Mataram (Inside Lombok) – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengajak seluruh kepala daerah se-Provinsi NTB membicarakan persoalan terkait infrastruktur di NTB. Dialog itu pun langsung dilakukan bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, H. Mochamad Basuki Hadimoeljono.
Pada kesempatan tersebut, beberapa usulan yang telah diajukan. Di antaranya mengenai infrastruktur jalan, penanganan pasca banjir dan air bersih. Terkait infrastruktur jalan akan diupayakan melalui program Instruksi Presiden (INPRES) jalan daerah.
Inpres tersebut merupakan target dari Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan persoalan jalan yang menjadi kewenangan daerah tetapi ditangani melalui anggaran kementerian. “Instruksi presiden, inpres jalan daerah akan turun di tahun 2023,” tutur Menteri Basuki di Ruang Kerja Menteri PUPR, Kantor Kementerian PUPR di Jakarta, Senin (15/05).
Disebutkan, beberapa jalan yang sudah masuk lelang di bulan ini, di antaranya jalan di Lembar Gili Mas, dan Jalan di Kecamatan Langgudu Bima. Sedangkan untuk ruas yang lainnya akan diupayakan dalam periode kedua tahun ini, atau paling lambat 2024.
Selain itu, terdapat usulan lainnya terkait penanganan pasca banjir di wilayah pulau Sumbawa, tepatnya di Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa dan KSB.
Untuk semua kabupaten akan diberikan bantuan bronjong dari Ditjen Sumberdaya Air. Bantun ini untuk menangani lokasi-lokasi sungai termasuk pantai yg terkena abrasi, khusus Kota Mataram penyelesaian abrasi di sekitar pesisir Pantai Ampenan.
Usulan terkait air bersih telah diusulkan untuk di pulau Lombok spam regional untuk mendapatkan air baku dari BWS yaitu di mata air sesaot. Dengan demikian kebutuhan air minum dan air irigasi bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. (azm)
