Mataram (Inside Lombok) – Sektor pertanian kontribusi terbesar angka kemiskinan ekstrem di NTB. Saat ini pendapatan petani dan nelayan pedesaan fluktuatif sesuai keadaan pasar dan alam. Dari 13,68 persen angka kemiskinan NTB sebanyak 3,37 persen masuk dalam kemiskinan ekstrem. Sayangnya hampir 90 persen di antaranya ada di sektor pertanian, perikanan dan peternakan.
“Secara umum yang kemiskinan ekstrem ini hampir seluruhnya bekerja di sektor pertanian (perikanan, peternakan),” ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Wahyudin, Kamis (24/11).
Sektor pertanian, peternakan dan perikanan berskala kecil di Indonesia khususnya NTB hampir seluruh aktivitasnya yang dilakukan di pedesaan, belum mensejahterakan sebagian besar pelakunya yaitu petani, peternak dan nelayan.
“Ini kita coba gali lagi dengan model Kemiskinan Tematik dari pusat, karena 2024 ditargetkan angka kemiskinan ekstrem adalah nol atau mendekati nol,” paparnya.
Wahyudin mengatakan sektor pertanian, perikanan, peternakan menjadi penyumbang terbesar kemiskinan ekstrem karena usaha pertanian di NTB sebagian besar adalah tradisional. Dimana berbicara soal keuntungan diperoleh mereka sangatlah kecil bahkan nyaris tidak ada. Seperti tanaman pangan, karena secara hitungan ekonomis tenaga yang mereka pakai dalam kegiatan pertanian itu tidak dihitung.
“Ya seperti menanam, menyiangi segala macam itu rugi, belum hitung pupuk dan lainnya. Belum lagi pola pikir petani tradisional bagaimana dapur ngebul. Tidak memikirkan berapa besar keuntungan yang diperoleh,” jelasnya.
lebih lanjut, untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem diharapkan program pemerintah yang sedang berjalan seperti subsidi pupuk, subsidi bibit dan lainnya benar-benar harus dipastikan tepat sasaran.
“Coba bantuan-bantuan itu benar-benar harus tepat sasaran, saya yakin petani tradisional kita semakin bergairah,” terangnya.
Sementara itu, anggota Komisi III Bidang Perekonomian DPRD NTB, Akhdiansyah mengatakan miris sebagai sektor andalan yang menyentuh langsung masyarakat justru berkontribusi besar menyumbang angka kemiskinan ekstrem di NTB.
“Saya kira ini berbanding terbalik dengan adanya peningkatan nilai tukar petani yang dilaporkan OPD kepada dewan, tapi faktanya seperti ini,” katanya. (dpi)
