Lombok Barat ( Inside Lombok) – Ketua DPRD Lobar mengatakan bahwa penataan monumen GMS memang sudah mendapatkan persetujuan. Proyek ini rencananya akan mulai lelang tender untuk pembangunannya pada bulan ini.
“Cuma, kita waktu itu kan berasumsi kondisi pandemi di 2021 ini membaik sehingga mungkin PAD bisa tercapai. Tapi ternyata sekarang kita lihat kondisi masih hampir sama dengan tahun 2020” ungkap Hj. Nurhidayah, saat ditemui di Gedung DPRD Lobar, Senin (05/04/2021).
Kendati pun GMS harus segera ditata untuk bisa menghidupkan ikon Lombok Barat dan Gerung sebagai ibu kota kabupaten. Tapi jika kondisi keuangan daerah mengalami defisit lagi, jadi tidak masalah, kata Nurhidayah, jika penataan GMS itu ditunda.
“Karena mungkin ada kepentingan (prioritas) yang lebih besar di situasi hari ini, seperti misalnya mengurangi kemiskinan” paparnya.
Tetapi bila penataan GMS terlaksana tahun ini dan itu diharapakan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang juga berjualan di sana, maka itu juga dinilainya tidak masalah.
“Apa fungsinya GMS itu dibangun, apakah hanya untuk menjadi ikon saja ataukah kemudian di sekelilingnya ada masyarakat yang bisa kita berdayakan dari megahnya GMS itu” tanyanya.
“Pedagang-pedagang kecil kita misalnya, jangan dong dibatasi tidak boleh berjualan. Walaupun lokasinya tidak langsung di GMS nya. Siapa tahu itu kemudian menjadi salah satu daya tarik untuk masyarakat datang ke sana menikmati suasana di GMS itu” imbuh ketua DPRD Lobar ini.
Sehingga dengan begitu diharapkan dapat membantu menghidupkan perekonomian masyarakat kecil yang selama ini berjualan kopi, kacang, hingga sate di kawasan itu.
“Tapi intinya jangan hanya GMS nya itu yang dibangun, tapi di seputaran itu juga berimbas dan bisa ditata juga” tegas politisi perempuan asal Gunungsari ini.
Karena, kata dia, Lombok Barat hanya memiliki GMS dan gedung putih (kantor bupati) sebagai ikonnya. Selain itu tidak ada lagi. Oleh karena itu pihaknya juga mendukung penataan GMS itu bisa dilakukan segera.
