Mataram (Inside Lombok) – Provinsi NTB dan NTT direncanakan menjadi tuan rumah pada pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-XXII 2028. Namun karena kebutuhan anggaran yang cukup besar, Ketua Fraksi Golkar DPRD NTB, Hamdan Kasim merasa pelaksanaan event olahraga ini tidak realistis.
Disebutkan, kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan PON Mencapai Rp4 triliun. Namun kebutuhan tersebut nantinya berupa sharing anggaran yang dibebankan kepada Pemprov NTB dan pemda kabupaten/kota ketempatan venue cabor mencapai Rp2 triliun.
“Saya mau sampaikan kalau PON itu tidak realistis dilaksanakan di NTB dengan melihat kebutuhan anggaran yang besar,” ujar Hamdan di Mataram, Jumat (18/4/2025). Menurutnya, saat ini kondisi fiskal daerah masih lemah apalagi dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran.
Kebijakan penerapan efisiensi oleh pemerintah pusat tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. “Fiskal kita masih lemah. Kebutuhan dasar masyarakat masih banyak belum terpenuhi. Ada jalan, irigasi, air bersih dan lain-lain,” lanjutnya.
Berdasarkan perencanaan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB pelaksanaan PON XXII itu akan menelan anggaran Rp4 triliun dengan pola sharing. APBN akan menyiapkan 50 persen atau Rp2 triliun, Pemprov NTB akan dibebani 20 persen atau Rp800 miliar dan 30 persen untuk kabupaten kota atau Rp1,2 triliun. “Uangnya mau didapatkan dari mana. Kita agak realistis lah melihat fiskal kita,” ujar Hamdan yang juga menjabat sebagai Ketua Cabor Panjat Tebing NTB ini.
Ia mengakui pemilihan NTB menjadi tuan rumah pelaksanaan event olahraga yang bergengsi tersebut akan berdampak besar bagi daerah. Namun, di tengah kondisi keuangan saat ini, menjadi pertimbangan yang cukup besar dan bukan berarti tidak bangga ketika daerahnya akan dijadikan tuan rumah.
Hamdan juga mengharapkan agar pemda tetap fokus pada penyelesaian persoalan di daerah terutama mengentaskan kemiskinan ekstrem. Periode kepemimpinan Iqbal – Dinda sebaiknya tetap fokus pada tiga visi utama mereka. “Kan salah satu yang akan difokuskan itu penurunan kemiskinan ekstrim. Ini kita dukung. Anggaran akan banyak berpihak ke sana,” tegasnya.
Hamdan kembali menegaskan jika PON didanai dari sponsor bisa saja. Hanya saja jangan dibebankan ke daerah. “Kalau ada sponsor lain, silahkan saja. Tapi jangan bebankan keuangan daerah. Fiskal kita sangat lemah,” pungkasnya. (azm)
