Lombok Timur (Inside Lombok) – Kepala Badan Bakesbangpoldagri Lotim Salmun Rahman sebelumnya menyebut wisata perbukitan Sembalun disalahgunakan oknum sebagai tempat asusila. Ketua Pokdarwis Sembalun, Royal Sembahulun menyesalkan statement tersebut.
Royal Sembahulun menyesalkan mengapa isu yang sudah lama diungkit kembali. Terlebih ungkapan tersebut keluar dari Kepala Bakesbangpoldagri Lotim. Ia menyebut semestinya Pemda harus Arif dan bijak dalam menanggapi sebuah isu. Ini justru dianggap mencemarkan nama baik wisata Sembalun.
“Saya heran kenapa ini diungkap sekarang, jelas ini merusak citra wisata Sembalun,” sedapnya saat dikonfirmasi Inside Lombok, Selasa (7/7/2020).
Sebelumnya, pihak Bangkesbangpoldagri pernah datang untuk memediasi kelompok yang kontra dengan pariwisata maupun para pelaku wisata dengan isu yang sama. Royal menyesalkan mengapa isu itu diungkap sekarang.
“Kenapa dari dulu tidak pernah melakukan tindakan seperti statemennya di media. Kenapa baru sekarang padahal beliau dari dulu sudah tahu,” ungkapnya.
Ia menilai ada rencana lain dengan sikap agresif para pejabat di Lombok Timur terkait dengan wisata Sembalun. Ia mencurigai ada kaitannya dengan PAD untuk Lombok Timur yang hangat diperbincangkan dan menjadi perdebatan di Lotim.
Wisata bukit di Sembalun di bawah kontrol Pemerintah Provinsi melalui Dinas LHK sehingga retribusinya masuk ke provinsi. Royal menduga ada hubungannya dengan hal tersebut, sebab sudah bukan rahasia lagi.
“Pihak Bakesbangpol juga sempat berkomentar terkait dengan orang yang berwisata ke gunung dengan tujuan ke bukit tidak menghasilkan PAD,” ujarnya.
Royal mengatakan, kisruh awalnya dimulai pada statement Kadis Pariwisata Lotim terkait Sembalun tanpa PAD dan merencanakan sembalun berbayar dengan membuat pintu gerbang di Sapit.
“Ide itu keluar karena melihat animo wisatawan ke Sembalun sangat tinggi,” cetusnya.
Ia dan pelaku wisata di Sembalun bingung awalnya dengan pembatasan wisatawan dengan cara mengatur perjalanan agar tidak menumpuk pada satu titik dan menyebabkan kemacetan. Ia mengatakan lama-lama hal tersebut semakin aneh malah melakukan penyetopan wisatawan. Pemeriksaan buku nikah dan terakhir pemeriksaan barang bawaan pengunjung.
“Bagi kami ini bagian dari pembunuhan Wisata Sembalun. Melihat pihak yang bertugas melakukan penjagaan tidak konsisten dengan tujuan utamanya yaitu mencegah penularan Covid 19,” jelasnya.
Lanjutnya, pihak Dispar Lotim sebagai pencetus ide ini juga masih bingung dengan konsep kawasan pariwisata khusus KPK. Namun Royal melihat dari pernyataan pihak Dispar di media bahwa salah satu agenda ditetapkan menjadi KPK agar melegalkan melakukan pungutan masuk sembalun.
“Secara konsep detail setahu saya belum ada perencanaan yang mengatur itu,” ucapnya.
Ia sangat tidak setuju dengan KPK yang mengatur retribusi. Ia menginginkan adanya konsep yang jelas terkait KPK sangat setuju adanya KPK.
“Bagaiamana kita menyetujui dangan sesuatu yang masih abu-abu. Semestinya ketika dilempar ke publik, dinas sudah memiliki konsep yang tertuang dalam bentuk produk perencanaan,” Pungkas Royal.
