Lombok Tengah (Inside Lombok) – Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Tengah (Loteng) menyusun pedoman penanganan konflik sosial yang kerap terjadi di Loteng. Terlebih Loteng sebagai daerah pariwisata, konflik sosial ini kerap dipicu oleh persoalan individu.
Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng, Lalu Firman Wijaya menjelaskan konflik sosial di Loteng kerap menjadi pengganggu stabilitas keamanan daerah dan menjadi salah satu perusak sektor pariwisata. Hal ini dinilai perlu jadi perhatian bersama, terlebih loteng memiliki jadi destinasi pariwisata super prioritas (DPSP).
“Kecenderungannya konflik sosial yang terjadi ini kan berawal dari konflik individu, entah bagaimana eskalasi komunikasi kemudian membesar kemudian bisa jadi konflik komunal,” ujar Firman, Kamis (12/9) dalam sosialisasi rancangan SK Bupati.
Firman menjelaskan, bahwa dengan keberadaan lembaga negara dengan berbagai fungsi dan saling bekerja sama, maka penting untuk membuat acuan dalam penanganan konflik sosial ini. “Dengan terbitnya pedoman ini menjadi acuan bagaimana mengidentifikasi lebih awal penyebab konflik sosial sebelum membesar,” jelasnya.
Lebih lanjut Sekda menyebut, bahwa dengan keberadaan pedoman ini bisa menjadi alat mitigasi konflik. sehingga konflik tidak membesar menjadi konflik sosial. Bahkan terjadi karena hal sepele. Ada juga yang terjadi karena konflik lahan seperti yang terjadi belakangan ini dibeberapa wilayah Loteng.
“Misalnya seperti yang terjadi di beberapa wilayah di kecamatan Pujut dan beberapa lokasi, sangat berdampak terhadap pariwisata. Orang mau datang senang-senang masak mau datang lihat konflik,” katanya. Untuk itu perlu adanya pedoman untuk secara cepat menangani konflik yang terjadi sehingga citra daerah ini tetap terjaga. (fhr)
