Mataram (Inside Lombok)- Konflik bersenjata antara Iran dan Israel kian memanas, bahkan Amerika Serikat (AS) mulai ikut masuk pada konflik dua negara ini. Konflik ini justru menimbulkan kekhawatiran terhadap sektor pertanian yang ada, tak terkecuali di NTB. Apalagi pertanian sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi daerah ini.
Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) NTB, Sahminuddin, mengungkapkan kekhawatiran mendalam. Menurutnya, jika konflik ini terus berlarut-larut, dampak yang ditimbulkan akan sangat signifikan, terutama pada sektor pertanian. Para petani dihadapkan pada ancaman kenaikan harga dan kelangkaan pupuk, yang berpotensi menghambat produksi dan mengancam kesejahteraan mereka.
“Ini akan sangat menghambat petani untuk berproduksi, sekarang ini petani sedang memasuki masa tanam dan sangat membutuhkan pasokan pupuk,” ungkapnya, Senin (23/6).
Kekhawatiran utama terfokus pada potensi kenaikan harga pupuk, khususnya jenis urea dan TSP, yang mayoritas berbahan baku impor. Pupuk jenis ini sangat vital bagi kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman. Jika produksi dan distribusinya terganggu akibat konflik, kenaikan harga tak terhindarkan. Situasi ini semakin memperparah kondisi petani, khususnya petani tembakau di NTB yang saat ini tengah memasuki fase tanam krusial.
Tantangan lain yang muncul adalah semakin ketatnya sistem pembiayaan dari perusahaan mitra. Sebelumnya, perusahaan mitra kerap membantu petani dengan menyediakan pupuk secara kredit, meringankan beban di awal musim tanam. Namun, kini kebijakan tersebut berubah. “Dulu, berapa pun pupuk yang diminta petani tembakau akan dipenuhi oleh perusahaan. Tapi sekarang, jumlahnya dibatasi,” terangnya.
Keterbatasan pasokan pupuk dari perusahaan mitra memaksa petani untuk mencari alternatif yakni menggukan pupuk kormersil. Dimana pupuk komersial yang dimaksud tentu saja dijual dengan harga pasar yang jauh lebih tinggi dibandingkan harga bersubsidi atau harga yang ditawarkan oleh perusahaan mitra, sehingga semakin mengikis keuntungan petani.
“Kalau pupuk dari perusahaan kurang, otomatis petani harus beli sendiri, dan itu pupuk komersil yang harganya sangat tinggi,” tambahnya.
Disisi lain, pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) menjadi sorotannya. Dimana jumlahnya terus meningkat, namun dianggap belum sepenuhnya berpihak kepada petani tembakau. Untuk NTB, dana DBHCHT tahun ini disebutnya mencapai hampir Rp650 miliar, diharapkan APTI dapat agar dana DBHCHT dimanfaatkan dengan benar untuk petani.
“Harusnya untuk mendukung kebutuhan pupuk dan pembiayaan produksi. Tapi sekarang penggunaannya diubah-ubah oleh pemerintah. Ada yang dialihkan untuk kesehatan, bansos, dan lain-lain,” ucapnya.
Dikatakannya, DBHCHT harusnya diarahkan kepada dua kelompok utama, yakni petani tembakau dan industri rokok. Sehingga harus ada transparansi dan keberpihakan terhadap sektor hulu, agar petani bisa bertahan ditengah tekanan harga input produksi yang semakin tinggi. “Fakta di lapangan, petani justru kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti pupuk. Pemerintah ini mungkin perlu diingatkan, barangkali tidak kepikiran sampai ke situ. Tapi kalau tidak diantisipasi dari sekarang, swasembada pangan bisa terganggu,” demikian. (dpi)
