Mataram (Inside Lombok) – Ketua KONI Provinsi, NTB, H. Mori Hanafi mengatakan alokasi anggaran untuk pemusatan latihan daerah (pelatda) tidak ada. Meski demikian, pelatda tetap digelar hingga Januari lalu. Dengan kebijakan ini, sejumlah pelatih belum mendapatkan honor sesuai kesepakatan.
“Secara jujur anggaran pelatda itu tidak ada. Tahun lalu juga tidak ada. Kita mulai pelatda 1 Juni itu tidak ada anggaran di dalam RAPBD, itu tidak ada. Walaupun belum semua dibayarkan karena anggaran tidak ada,” katanya, Rabu (15/3) pagi.
Ia mengatakan, pelatda dihentikan pada Februari lalu karena KONI NTB melakukan efisiensi anggaran. Pelatda akan dilanjutkan lagi pada April mendatang untuk beberapa cabang olahraga (cabor) yang akan lebih dahulu menggelar pra PON.
“Kalau kita melaksanakan pelatda saat ini anggaran tidak cukup. Mungkin anggarannya baru ada bulan April,” ujarnya. Pemberhentian sementara pelatda ini karena terfokus pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB ke 2021 yang sudah digelar pada Februari lalu.
Untuk kelanjutan pelatda, KONI NTB akan menggelar rapat koordinasi. “Nanti konsepnya ada yang kita dahulukan pelatdanya. Karena pra PON-nya duluan,” ungkap Mori.
Keterbatasan anggaran tersebut membuat KONI NTB harus lebih efektif dalam penggunaan anggaran. Meski pembatasan dalam beberapa kegiatan termasuk pelaksanaan pelatda, KONI NTB tetap berupaya agar bisa mendapatkan tiket PON tahun 2024 mendatang yang akan digelar di Aceh-Sumatera Utara. “Makanya kita perlu sabar. Mudah-mudahan per bulan April ini sudah ada yang mulai Pelatda,” tegasnya.
Di sisi lain, anggaran untuk pra PON juga disebutnya nihil. Dirincikan, tahun ini alokasi anggaran yang diberikan sebesar Rp9 miliar. Namun sebanyak Rp7 miliar digunakan untuk pelaksanaan Porprov NTB dan Rp2 miliar untuk belanja rutin.
“Kalau bicara pelatda setahun itu bisa sampai Rp5 miliar. Untuk pra PON bisa Rp2 miliar. Sementara KONI ini kegiatannya cuma pelatda dan pra PON. Tapi kan ada gaji pegawai, bayar listrik dan ada kegiatan harian-hari dan pembinaan,” tegasnya.
Keterbatasan anggaran ini ungkapnya akan ditambah melalui bantuan-bantuan dari sponsor yang masuk. “Kita akan atasi dengan bantuan pihak ketiga dan sponsor dan mungkin juga dari pemerintah daerah. Jadi tidak bisa dari pemerintah daerah,” tutup Mori. (azm)
