KPU Lombok Utara Targetkan Peningkatan Partisipasi Pemilih di Pilkada

Lombok Utara (Inside Lombok) – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan partisipasi pemilih di Pilkada bupati dan wakil bupati di daerah itu meningkat dari jumlah pemilih pada Pemilu dan Pilpres 2019.

“Kalau kita berkaca di Pemilu dan Pilpres itu partisipasi pemilih di Lombok Utara mencapai 86 persen, maka untuk pemilihan bupati dan wakil bupati kita menargetkan bisa melampaui di atas 86 persen,” kata Komisioner KPUD Kabupaten Lombok Utara (KLU) Divisi Hukum dan Pengawasan, Nizamudin di Lombok Utara, Kamis.

Di KLU kata Nizamudin, jika merujuk pada Pemilu dan Pilpres 2019, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di KLU sebanyak 171.541 pemilih. Sedangkan, jumlah pemilih terbanyak berada di Kecamatan Tanjung, Bayan, Gangga, Kayangan, dan Pemenang.

“Kalau untuk DPT kita perkirakan jumlahnya tidak akan jauh berbeda, tetapi karena belum mulai dilakukan pendataan kita lihat nanti seperti apa,” terangnya.

Sementara itu, untuk jumlah tempat pemungutan suara TPS jika merujuk pada Pemilu dan Pilpres mencapai 700 lebih TPS. Sedangkan, jika melihat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018, jumlah TPS di KLU hanya mencapai 518 TPS.

“Kalau di saat Pemilu dan Pilpres per satu TPS jumlah pemilihnya dibatasi 300, tapi kalau merujuk Pilgub itu lebih dari 518, sehingga untuk Pilbub ini jumlah TPS kemungkinan berkurang ada, kalaupun ada tambahan kita perkirakan 520 lebih,” jelas Nizamudin.

Menurut Nizamudin, dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih tersebut, pihaknya terus melakukan sosialisasi ke sejumlah tempat dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, lintas organisasi, karang taruna, partai politik, termasuk organisasi besar islam di NTB seperti NU, Muhammadiyah, dan Nahdatul Wathan (NW).

“Ini semua kita lakukan sebagai upaya mendorong partisipasi pemilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati. Apalagi untuk Pilbub ini kita telah dianggarkan dari Pemkab KLU Rp16,2 miliar dan diantaranya itu untuk sosialisasi sebesar Rp200 juta yang harus dieksekusi di 2019 ini,” katanya. (Ant)