Mataram (Inside Lombok) – Pesta demokrasi di Indonesia menjelang pemilihan umum (pemilu) serentak pada 17 April mendatang diwarnai dengan begitu banyak dinamika. Salah satunya adalah isu golput dimana banyak masyarakat diduga tidak akan menggunakan hak pilihnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Barat (NTB), Suhardi Soud, menyatakan bahwa KPU tetap optimistis tentang partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi tersebut. Ia mengimbau agar masyarakat tidak golput, sehingga dapat menggunakan hak pilihnya.
“Pemilu 2014 kemarin kita 77.29% tingkat partisipasinya. Sisanya yang 22.71% tidak memilih karena banyak faktor. Bisa karena tidak ada di tempat, semisal ke luar negeri tapi masih ada datanya. Atau memang sedang sekolah, atau memang tidak ingin memilih. Karena perinsipnya memilih ini adalah hak. Bukan kewajiban,” ujar Suhardi ketika dihubungi Inside Lombok, Selasa (12/02/2019).
Menurut Suhardi, sikap optimistis tersebut karena pemilu kali ini adalah pemilu serentak pemilihan presiden-wakil presiden dan pemilihan legislatif. Karena itu, sinergi antara KPU Pusat, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota memungkinkan sosialisasi secara besar-besaran terkait pemilu tersebut.
“Kami mengajak masyarakat juga komponen-komponen stakeholder lain seperti partai politik, calon anggota DPR, calon anggota DPD, calon Presiden, itu juga ikut bekerja. Kalau sinergi ini berjalan Insyaallah tingkat partisipasi 77.5% yang jadi target nasional itu akan terlampaui di NTB,” ujar Suhardi.
Suhardi mengungkapkan bahwa memang ada beberapa titik di Bima yang masyarakatnya tidak ingin didaftar sebagai pemilih. Namun setelah diadakan negosiasi oleh KPU Kabupaten, titik-titik tersebut bersedia didaftar sebagai pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya. Hal tersebut sebagai bagian dari kewajiban KPU untuk mendorong serta mendata pemakaian hak pilih mereka.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi III Fraksi PKS DPRD NTB, Johan Rosihan, menerangkan bahwa ketika turun ke masyarakat dirinya melihat sikap antusias di masyarakat tersebut untuk memilih. Menurutnya, untuk menekan jumlah orang yang tidak ingin menggunakan hak pilihnya hanyalah masalah sosialisasi semata.
“Masyarakat tidak menjadikan golput sebagai pilihan. Tapi kalau mereka tidak memilih itu cenderung karena tidak tahu saja,” ujar Johan kepada Inside Lombok, Selasa (12/02/2019).
Ditemui di tempat yang berbeda, Guru Besar Hukum Tata Negara UII Mahfud MD, mengimbau agar masyarakat Indonesia bersikap aktif di dalam mengikuti pemilihan umum mendatang. Menurut Mahfud, hak pilih adalah hadiah eksklusif dari konstitusi sebuah negara dimana setiap warga negara diberi hak menyatakan pilihan untuk menentukan pemimpin serta siapa yang mewakili mereka untuk menentukan kebijakan negara.
“Yang punya hak pilih gunakan hak pilihnya, jangan disia-siakan. Pemilu ini filosofinya mencari pemimpin dan wakil rakyat untuk ditaati bersama, oleh sebab itu pilihlah siapapun yang akan dipilih sebebas-bebasnya sesuai dengan aspirasi masing-masing warga negara,” ujar Mahfud ketika ditemu pada Selasa (12/02/2019).
Mantan Menteri Pertahanan Negara periode 2000 – 2001 tersebut juga mengimbau agar masyarakat Indonesia jangan sampai terpecah-belah hanya karena perbedaan pendapat. Menurutnya, siapapun yang terpilih adalah pilihan dari rakyat. Karena itu, tidak ada alasan untuk tidak menjaga kerukunan, sehingga tidak memilih bukanlah solusi terbaik bagi demokrasi Indonesia.
“Saya tidak tahu seberapa mengkhawatirkan. Tapi golput itu sebaiknya tidak dilakukan oleh mereka yang punya hak suara. Pilih saja, mana yang lebih baik. Karena dalam demokrasi tidak akan ada calon pemimpin atau wakil rakyat yang ideal,” ujarnya.
