Mataram (Inside Lombok) – KPU Kota Mataram mengusulkan anggaran untuk pilkada tahun 2024 sebesar Rp30 miliar. Usulan anggaran pada pilkada mendatang meningkat dari sebelumnya. Hal ini disebabkan karena penambahan jumlah TPS dan honorarium badan Ad Hoc.
Ketua KPU Kota Mataram, M. Husni Abidin mengatakan pilkada pada November 2024 mendatang akan dilaksanakan 15 bulan sebelum pencoblosan. Artinya, persiapan akan mulai digelar pada November 2023. Saat ini usulan anggaran untuk pilkada tersebut sudah masuk ke Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram.
“Persiapan Pilkada tahun 2024 pada bulan November tanggal 27. Ini pilkada serentak meliputi pilgub, pilbup dan pilwalkot. Untuk KPU Kota Mataram kita sudah usulkan Rp30 miliar,” katanya Kamis, (6/10) pagi.
Setelah usulan ini, tambah Husni, nantinya akan dibahas bersama dengan pemerintah daerah dan akan sesuaikan dengan kebutuhan pada saat pilkada. Sehingga dari usulan Rp30 miliar tersebut bisa saja terjadi pengurangan.
“Nanti akan dirasionalisasi. Karena nanti ada anggaran sharing dari provinsi, karena ada pilgub-nya,” ujar Husni. Ia membandingkan, pada pilkada tahun 2020 lalu anggarannya sebesar Rp25 miliar. Penambahan alokasi anggaran ini karena menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada.
“Ini ada penambahan TPS karena penambahan DPT. Serta hal-hal lain yang menyangkut penambahan yang akan kita rasionalisasikan,” ucapnya.
Selain masalah penambahan honorarium dan jumlah TPS, peningkatan usulan anggaran untuk Pilkada 2024 juga disebabkan karena adanya alokasi anggaran untuk penyiapan alat pelindung diri (APD). Karena saat ini status pandemic Covid-19 belum dicabut sehingga antisipasi tetap dilakukan.
“Itu uang anggaran safety. Itu wajib kita anggaran sesuai kebutuhan. Jadi seluruh item tahapan itu tersedia APD nya. Itu masih tetap terakomodir anggaran pandeminya,” ungkapnya.
Dijelaskannya, usulan anggaran untuk pilkada 2024 tersebut akan dialokasikan selama tiga kali. Artinya, puluhan miliar yang diusulkan akan dialokasikan selama tiga kali mulai tahun 2023 hingga tahun 2025 mendatang.
“Itu berupa tiga tahun anggaran, tahun 2023, 2024, dan 2025. Jadi pemerintah daerah punya waktu untuk menganggarkan itu tiga tahun anggaran. Tahun 2023 untuk anggaran persiapan, 2024 sudah masuk tahapan inti dan tahun 2025 itu sudah masuk penetapan dan pelantikan,” katanya. (azm)
