Mataram (Inside Lombok) – Pemberangkatan haji tahun 2023 ini sudah mulai normal kembali setelah pandemi Covid-19. Secara nasional kuota yang diberikan sebanyak 221 ribu orang. Namun pemerintah pusat belum membagi jatah untuk masing-masing daerah, termasuk di Provinsi NTB.
“Alhamdulillah tahun ini kita 100 persen normal, sehingga kuota secara nasional hari ini 221 ribu se-Indonesia. Adapun jatah untuk Nusa Tenggara Barat sampai hari ini belum terbagi, target kami akan memaksimalkan,” Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB, H. Zamroni Aziz, Selasa (10/1) di Mataram.
Ia mengatakan, meski belum ada pembagian secara khusus, diprediksi akan ada 10-11 kelompok terbang (kloter). “Jadi kita berharap doa kita semua dan masyarakat NTB supaya maksimal,” katanya.
Karena kondisi sudah normal, kata Zamroni, pemberangkatan jemaah haji akan menggunakan pola lama. Di mana, semua usia akan diakomodir pada saat pemberangkatan, selama yang bersangkutan sudah masuk antrean sesuai dengan waktu pemberangkatan.
“Saya kira juga ini akan kembali dengan pola yang lama. Artinya tentu yang lansia ini menjadi hal yang penting untuk diperhatikan,” ujarnya. Zamroni menjelaskan, Kementerian Agama RI masih melakukan komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk tambahan kuota.
Koordinasi itu dilakukan agar antrian jemaah haji tidak terlalu panjang. “Mudah mudahan karena menteri agama lagi melobi pemerintahan Arab Saudi untuk penambahan kuota walaupun hari ini sudah 100 persen,” ucapnya.
Sementara jemaah yang ditunda pemberangkatannya tahun 2022 lalu, akan tetap diakomodir di 2023 ini. Karena jemaah yang akan berangkat sudah terdata melalui sistem. “Saya kira itu by system nanti dengan sendirinya, karena nanti inikan tidak bisa diotak-atik,” tegasnya.
Dijelaskan Zamroni, tidak ada batasan usia khususnya pada jemaah yang lanjut usia pada pemberangkatan tahun ini. Artinya, calon jemaah haji yang termasuk lanjut usia (lansia) akan tetap diakomodir.
“Tidak ada batasan usia, cuma untuk yang paling muda 18 tahun, tapi kalau batasan usia lansia ya tidak terbatas,” ujarnya.
Kepastian kuota haji tahun 2023 ini diprediksi akan diberikan sebulan ke depan. Pemerintah daerah bisa segera mempersiapkan petugas untuk memaksimalkan pelayanan pada saat proses pemberangkatan.
“Kira-kira satu bulan kedepan sehingga ini juga sudah mulai persiapan-persiapan untuk rekrutmen petugas dan lain sebagainya,” paparnya.
Sementara untuk biaya pelaksanaan ibadah haji (BPIH), Zamroni mengatakan belum ditentukan pemerintah. Karena penetapan BPIH ini tergantung dari peredaran dolar. “Ya karena sampai hari ini penentuan jumlah pembayarannya masih menunggu peredaran dolar, jadi tidak bisa kita tentukan hari ini,” tegasnya.
Ia mengharapkan, penentuan kuota jemaah haji tahun ini bisa segera ditetapkan. Pasalnya, calon jemaah haji yang akan terdaftar tahun ini bisa melakukan persiapan-persiapan termasuk pelunasan biaya pemberangkatan.
“Semakin cepat juga persoalan perluasan di jemaah karena jemaah kita perlu persiapan matang bagi masyarakat kita,” pungkasnya. (azm)
