Lombok Tengah (Inside Lombok) – Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Lombok Tengah (Loteng) menyorot lambatnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang saat ini masih jauh dari target.
Anggota DPRD Loteng, Lege Warman mengatakan hingga bulan september 2022 dari target PAD 315 miliar baru terealisasi sekitar 50 persen hingga akhir tahun ini. Pihaknya pun pesimis target tersebut bisa terealisasi sebelum akhir tahun.
“Sulit untuk direalisasikan, mengingat waktunya tinggal beberapa bulan saja,” katanya, Kamis (27/10/2022). Lege menilai, lemahnya proses penarikan PAD tersebut lantaran organisasi perangkat daerah (OPD) pengelola sumber PAD di Loteng kurang Inovasi. Termasuk untuk menggodok gagasan bagaimana mempercepat penyerapannya.
“Kendalanya ya tidak ada inovasi dan gagasan dari OPD pengelola PAD, sehingga macet dan harus ada transparansi dalam pengelolaannya,” ujarnya.
Lege juga meminta Pemda Loteng untuk belajar mengelola PAD dari Kabupaten Lombok Timur yang memiliki aplikasi supaya mudah untuk di cek, karena pihaknya kesulitan jika meminta data.
“Makanya kita minta Pemda segera membuat aplikasi seperti yang ada di Lombok Timur itu, jadi kan pengelolaannya jelas, sehingga mudah kita cek,” terangnya.
Anggota komisi IV DPRD Loteng itu juga menyinggung terkait dengan pengelolaan PAD yang tidak transparan sehingga dikhawatirkan kejadian sebelumnya jangan sampai terulang, dan juga penempatan sumber daya manusia (SDM) yang kurang profesional.
“Jangan sampai terulang kayak kasus yang kemarin tenaga honorer saja bisa menggelapkan pajak hotel dan restoran sampai ratusan juta,” pungkasnya. (fhr)
