Lombok Barat (Inside Lombok) – Dewan ingatkan izin pengembangan perumahan yang semakin banyak menggerus lahan pertanian harus diperketat. Kajian teknis oleh Dinas Pertanian Lobar harus dilakukan dengan matang.
“Walaupun izin itu keluar dari dinas perizinan, tapi ini kan rekomendasi izin teknis itu dari Dinas Pertanian” ujar Sekretaris Komisi II DPRD Lobar, Munawir Haris, saat ditemui usai kunjungan kerja ke kantor dinas pertanian Lobar, Rabu (16/06/2021).
Dirinya khawatir, jangan sampai nanti ketika izin teknis mengenai pengembangan perumahan yang semakin banyak ini dikeluarkan dengan mudah, maka ini akan turut menjadi atensi dari aparat penegak hukum (APH).
Lantaran dari banyaknya program di Distan yang menjadi target PAD sebesar Rp 750 juta di tahun 2020. Padahal kata dia, potensi sumber dari bidang pertanian di Lobar dinilai cukup besar.
“Makanya saya tanyakan, kenapa serapan PAD di Distan hanya Rp 500 juta. Itu kajiannya seperti apa” tanya Cawing.
Sehingga legislatif mengingatkan, supaya Distan dalam hal ini jangan terlalu mudah untuk mengeluarkan izin kajian teknis di bidangnya. Karena lahan berkelanjutan dalam bidang pertanian yang menjadi salah satu sumber PAD harus dapat dipetakan.
“Yang kami temukan, sangat banyak lahan produktif kita yang tergerus oleh pembangunan. Kok yang lain ini pada diam” ketusnya.
“Makanya kita ingatkan tadi agar jangan sampai main-main dalam melakukan izin teknis pertanian” tegas pria yang akrab disapa Cawing ini.
Selain itu, yang menjadi atensi kunjungannya ke Distan juga untuk memastikan bagaimana proses distribusi pupuk bersubsidi di berbagai kelompok tani dan pengecer. Terutama di daerah yang rentan mengalami kelangkaan pupuk bersubsidi.
“Jangan sampai, pupuk yang memang bersubsidi, itu yang diperjual belikan ditingkat pengecer secara tidak bersubsidi” bebernya.
