Lombok Barat (Inside Lombok) – Banyaknya keluhan dari Guru Tetap Daerah (GTD) Lobar karena sempat tersendatnya pencairan honor mereka selama 2 bulan terakhir pada September-Oktober. Kepala BPKAD Lobar, H. Fauzan Husniadi, menyebut hal itu juga terjadi karena adanya kendala teknis karena adanya keterlambatan pihak Dikbud mengajukan SK ke Pemerintah Daerah (Pemda).
“Setelah saya tanyakan kepada Dikbud kenapa terlambat? Kata mereka, GTD itu banyak yang mengundurkan diri dan banyak yang lulus PNS,” beber Kepala BPKAD Lobar, H. Fauzan Husniadi saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (05/11/2020) siang.
Sehingga hal tersebut turut berpengaruh dalam pengusulan SK yang diajukan Dikbud. Karena banyak data yang harus diubah lagi.
Kemudian alasan kedua, kata Fauzan, karena gaji GTD ini bisa dikatakan masih kecil sekitar Rp 500 ribu perbulannya. Jadi, dirinya menilai bahwa pihak Dikbud merasa honor tersebut akan dapat lebih efektif apabila diberikan selama 3 bulan sekali.
“Saya lihat, mungkin pertimbangan non-teknis dari Dikbud merasa itu akan lebih efektif kalau diberikan 3 bulan sekali. Karena biar agak besaran jumlahnya” imbuh Kepala BPKAD Lobar ini.
Dirinya menilai, adanya permasalahan teknis dalam pencairan honor tersebut juga terkait dengan perubahan data GTD.
“Karena dalam pengajuan itu kan yang mengeluarkan SK Bupati, bukan SK Kepala Dinas” ujarnya.
Ia mengakui bahwa usulan terakhir dari Dikbud masuk pada bulan Juni dan setelah itu pihaknya mengaku belum menerima usulan lagi.
Sementara itu, Sekretaris Dikbud Haerudin mengatakan bahwa honor GTD untuk dua bulan tersebut telah dicairkan.
“Itu sudah kita cairkan hari senin kemarin” sebut Haerudin saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (05/11/2020) sore.
Terkait kesan saling lempar soal persoalan honor GTD yang nyaris molor setiap tahun ini menurut dia bukan saling lempar. Ia berdalih karena saat ini semua sedang berada pada kondisi tidak normal (abnormal, read).
Pada tahun ini, anggaran honor GTD digelontorkan kurang lebih sekitar Rp 3 miliar.
“Jadi sisa anggaran untuk honor ini akan dialokasikan pada APBD perubahan,Q” Imbuhnya.
Kemudian pencairan anggaran tersebut, katanya, akan bisa direalisasikan jika APBD perubahan sudah diketok. Saat disinggung mengenai persoalan teknis yang terus dijadikan alasan keterlambatan pengajuan SK. Dirinya mengaku bahwa hal tersebut memang perlu untuk terus dilakukan pembenahan untu kedepannya.
Dimana sebelumnya hal ini mendapat sorotan dari pihak Dewan lantaran Dikbud dinilai lamban dalam melakukan update data pengajuan SK tersebut.
“Seharusnya hal semacam ini jangan sampai terjadi lagi karena ini persoalan lama yang terus berulang” kesal Wakil Ketua Dewan Lobar, Hj. Nurul Adha beberapa waktu yang lalu.
Dirinya menyayangkan hal tersebut terjadi lagi. Sementara, update data ini merupakan kegiatan rutin yang tetap dilakukan oleh Dinas terkait.
“Tapi kenapa alasanya selalu sama, terlambat menginput data, jadi pengurusan SK nya juga ikut terlambat” tandasnya.
Keterlambatan pemberian honor GTD ini, sebut Adha, ditakutkan justru dapat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar di era pandemi ini. Karena di masa ini, banyak hal yang serba sulit. Sementara guru, harus tetap mengajar baik secara Daring (Dalam Jaringan) maupun Luring (Luar Jaringan).
