Lombok Barat (Inside Lombok) – Wacana pembukaan jalan baru di beberapa titik di Lombok Barat tampaknya tak sepenuhnya direstui kalangan legislatif. Bahkan Komisi III DPRD Lobar mengaku, seringkali tak dilibatkan Pemda dalam pembahasan rencana pembangunan jalan baru tersebut.
Salah satu anggota Komisi III DPRD Lobar, Lalu Didit Suryawan menyebut bahwa pihaknya tidak mengetahui tentang rencana pembangunan jalan baru. Seperti jalan Sopoq Angen di wilayah Gerung dan jalan baru dari Pusuk Lestari menuju kawasan wisata Senggigi. Namun yang membuat mereka heran, tiba-tiba rencana pembangunan jalan itu sudah masuk dalam penganggaran di tahun 2023 mendatang.
Bahkan, mereka menilai baiknya Pemda fokus memperhatikan jalan-jalan di beberapa wilayah di Lobar yang justru kondisinya memprihatinkan. “Khusus untuk jalan Sopoq Angen, kami belum melihat urgensinya. Gerung ini belum kami lihat ada kemacetan arus lalu lintas,” ungkap politisi asal Gerung tersebut saat dimintai tanggapan, Selasa (04/10/2022).
Kemudian jalan dari kawasan Pusuk Lestari menuju kawasan wisata Senggigi, walaupun jalur Gunungsari seringkali macet, pihak dewan masih belum sepenuhnya setuju. Persoalannya, belum sekalipun ada diskusi dan koordinasi yang dilakukan eksekutif dalam hal ini Dinas PUPR Lobar terkait wacana tersebut.
“Untuk jalur Pusuk-Senggigi, kami paham bahwa itu penting. Tapi setidaknya kami diajak bicara, diajak diskusi,” ketusnya.
Politisi Partai Demokrat itu mengatakan, alasan mendasar yang membuat Komisi III DPRD Lobar belum sepenuhnya setuju dikarenakan masih ada banyak jalan rusak dan tak layak dilalui di Lobar yang sebenarnya jauh lebih butuh diperhatikan. Seperti jalan dari Dusun Lendang Re menuju Longlongan Sekotong.
“Di sana bahkan pernah ada jatuh korban. Seharusnya itu menjadi perhatian pemda. Bukan lantas membangun jalan yang tidak terlalu urgent sebenarnya,” kritiknya.
Hal senada juga disampaikan sesama anggota komisi III, Ali Hidayat yang mengkritisi langkah-langkah pemda yang dinilai tidak pro rakyat dalam hal pembangunan jalan baru. Padahal, kata dia, selama ini untuk perbaikan jalan, pihak eksekutif selalu berpatokan pada anggaran yang minim dan mengaku kualitas jalan yang bagus.
“Buktinya, banyak jalan yang masih rusak. Kemudian, tiba-tiba seolah ngotot untuk membangun jalan baru. Ini kan tidak masuk akal,” tukas Ali.
Begitu pun dengan rencana pembangunan jalan baru, politisi PPP itu meminta pemda untuk sebaiknya konsen terhadap pembangunan dan perbaikan jalan protokol yang ada di depan Kantor Bupati Lobar.
“Bisa dilihat jembatan depan kantor PDAM di Gerung, sudah berapa tahun kondisinya seperti itu dan tidak kunjung diperbaiki,” tanyanya heran.
Kendati memahami bahwa jalur protokol itu merupakan kewenangan provinsi. Namun, kata dia, pihak Pemda Lobar berkewajiban menjalin komunikasi yang serius dengan Pemprov terkait hal ini. “Jalin komunikasi yang baik dengan Pemprov NTB. Itukan (jalan) jadi wajah kantor pemerintahan Lobar,” tandasnya. (yud)
