Lombok Barat (Inside Lombok) – Keseriusan penanganan air lindi yang dihasilkan TPA Kebon Kongok dipertanyakan banyak pihak. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB dinilai belum menunjukkan keseriusan terkait penanganan limbah tersebut. Padahal rencananya, pembangunan proyek perluasan TPA Regional Kebon Kongok dengan anggaran sekitar Rp16 miliar sudah harus dimulai Agustus mendatang.
Ironisnya, masyarakat yang hidup di lingkar TPA, seperti di Desa Taman Ayu masih memberikan penolakan keras terkait rencana perluasan tersebut. Bahkan, daripada melakukan perluasan, masyarakat lebih menuntut agar pemerintah bisa menyelesaikan permasalahan air lindi yang kini sudah semakin mencemari lingkungan, terutama masalah air bersih mereka.
Kades Taman Ayu, M Tajuddin mengatakan, sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari hasil rapat bulan lalu. Di mana saat itu Kepala DLHK NTB menyatakan akan melakukan pengelolaan air lindi, dengan cara membangun kolam penampungan.
“Memang yang di bagian timur, sudah ada penanganan yang dilakukan oleh pihak DLHK NTB, tapi yang di wilayah barat, yang airnya langsung mengalir dan lebih dekat sungai belum dilakukan penanganan. Pemprov NTB sifatnya masih sekedar komunikasi saja, tapi belum ada realisasi,” ujar Tajuddin saat dikonfirmasi, Selasa (12/07/2022).
Terpisah, Ketua LSM NTB Corruption Watch (NCW), Fathurahman meminta Pemprov NTB segera membangun pengelolaan air lindi itu, agar lingkungan sekitar TPA tidak tercemar. “Kita minta kepada Pemprov kalau memang serius, tolong segera dibangun,” ujarnya.
Hal ini penting, mengingat Pemprov NTB sendiri telah mensosialisasikan akan membangun pengelolaan air lindi. Di samping saat ini, progres untuk perluasan TPA regional sudah dalam tahap tender.
“Kalau memang proyek sudah mulai tender dan sudah ditentukan pemenangnya, maka tolong disegerakan kalau memang mau serius membangun,” sarannya.
Kepala DLH Provinsi NTB, Julmansyah menjelaskan saat ini proyek perluasan TPA Kebon Kongok sudah masuk tender di Dinas PUPR. Rencananya pembangunan akan bisa dimulai Agustus mendatang.
“Kita targetkan Agustus sudah dimulai, saat ini sudah proses tender di Dinas PUPR,” tuturnya.
Terkait beberapa hal yang menjadi permintaan dari masyarakat yang menjadi dasar penolakan perluasan, Julmansyah menjelaskan kalau pihaknya sudah melakukan diskusi dengan Dinas PUPR, dan berusaha untuk memenuhi permintaan masyarakat seperti menyelesaikan masalah air lindi. Pihaknya dengan Dinas PUPR akan berupaya melakukan penyedotan air lindi yang sekarang sudah penuh bahkan sampai tumpah ke jalan dan sungai, yang bahkan mengalir ke perkampungan warga.
“Untuk solusi jangka pendek masalah air lindi akan kita lakukan penyedotan,” sebutnya. Di mana saat ini, pihaknya tengah berupaya mencarikan anggaran penyedotan air lindi tersebut. Diharapkan anggaran itu bisa tersedia pada APBD Perubahan nanti. “Kita sudah buatkan kolam penampungan, dan kita berusaha membersihkan sampah,” pungkasnya. (yud)
