Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, segera membentuk pos audit pendistribusian jaring pengaman sosial (JPS) untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kekurangan dalam proses pendistribusian ke penerima yang terdampak COVID-19.
“Pembentukan pos audit dari beberapa unsur terkait ini, sudah kita minta melalui inspektorat,” kata Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kota Mataram H Mahmuddin Tura di Mataram, Rabu.
Pernyataan itu dikemukakan Mahmuddin seusai melakukan rapat evaluasi pendistribusian dan validasi data penerima JPS, bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Pembentuk pos audit tersebut, merupakan salah satu solusi dari evaluasi pendistribusian JPS yang telah dilakukan. Dimana dari hasil pendampingan Aparat Penegak Hukum (APH) salah satunya memprediksi nilai bantuan JPS sebesar Rp250 ribu dalam bentuk sembako tersebut kurang.
Hal itu tentunya menjadi atensi pemerintah kota untuk melakukan perbaikan, dengan melakukan pengadaan lebih bagus dan menggunakan anggaran sistem belanja habis tanpa pajak.
“Termasuk untuk proses pendistribusian, dimana masyarakat terima di rumahnya bukan mengambil sendiri ke kantor lurah dan penggunaan kardus yang memang sudah ada anggarannya. Jadi tidak boleh menggunakan kardus bekas,” katanya.
Pasalnya, paket bantuan JPS yang diterima masing-masing kepala keluarga (KK) berisi beras 10 kilogram, 10 butir telur, 1 liter minyak goreng, sarden, 4 bungkus biskuit, 1 kilogram gula, sabun cair dan sabun batas 1 bungkus dengan total per paket Rp250 ribu, dikemas dalam kotak dan diberi stiker.
“Semua proses pengemasan dilakukan oleh pihak ketiga, dan kita menerima pendistribusian hingga kantor lurah. Selanjutnya, pendistribusian ke penerima menjadi tugas kelurahan,” katanya.
Mahmuddin menambahkan, sejauh ini pendistribusian JPS untuk jatah April tersisa tinggal 6.521 KK dari target utama 19.803 KK, yang serta dituntaskan karena selama ini pendistribusianya tertunda karena kesalahan data.
“Kalau data sudah final, untuk pendistribusian tahap kedua yakni jatah bulan Mei bisa lebih mudah dan cepat,” ujarnya. (Ant)
