Lombok Tengah (Inside Lombok)- Hingga saat ini, tingginya angka buta aksara dan rendahnya literasi numerasi di NTB masih menjadi persoalan.
Hasil studi menunjukkan, NTB masuk lima provinsi di Indonesia yang angka buta aksara nya masih tinggi mencapai 7,52 persen, tertinggi kedua setelah provinsi Papua. Begitu pula masalah angka literasi dan numerasi yang harus diselesaikan secara bersama-sama oleh semua pihak.
“Yang dibutuhkan saat ini adalah kesadaran kolektif bersama untuk gotong royong mengatasi masalah buta aksara dan juga rendahnya literasi ini,”kata Ketua Konsorsium NTB Membaca (KNTBM), Lalu Sirojul Haji pada kegiatan Bincang Publik Hari Aksara Internasional 2021 yang bertemakan NTB Membaca Mulai Dari Desa pada Sabtu (18/9/2021) lalu.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh KNTBM dengan dukungan Inovasi untuk Anak Indonesia (INOVASI) program kemitraan antara pemerintah Indonesia dengan Australia.
Provincial Manager INOVASI NTB, Sri Widuri mengatakan, literasi dasar adalah penentu bagi para anak didik untuk menjalani kehidupan dengan berbagai persoalan ke depan. Kalau literasi dan numerasi ini tidak kuat sejak awal, maka akan berdampak terhadap kecakapan anak di masa yang akan datang.
“Tapi berdasarkan data survey INOVASI 2019, hanya 37 persen siswa sasaran SD/MI kelas 1-3 di NTB memahami apa yang dibaca,”ujarnya.
INOVASI, lanjut Sri, fokus untuk membantu anak-anak yang memiliki masalah literasi dan numerasi ini. Di satu sisi, masalah lain juga muncul di masa pandemi Covid-19 ini.
Di mana, setelah dilakukan survey, banyak anak-anak yang sebelumnya telah mendapatkan bimbingan dari INOVASI justru kehilangan progress kemampuan membaca dan menghitung setelah pandemi.
“Dari anak-anak ini yang mengalami kesulitan paling berat dalam belajar adalah anak kelompok rentan seperti disabilitas, ekonomi rentan, siswa pekerja migran dan terdampak bencana,”imbuhnya.
Untuk mengatasi persoalan ini, peran guru dianggap tidak akan bisa maksimal karena menangani anak dalam satu kelas. Sehingga perlu kerjasama dari semua pihak, termasuk pemerintah desa dalam mewujudkan program belajar dari desa. Langkah ini diyakini akan bisa mengatasi persoalan literasi numerasi, apalagi kalau berbasis keluarga.
Menanggapi hal itu, Ketua Tim PKK NTB sekaligus Bunda Literasi NTB, Hj. Niken Saptarini mengatakan, merupakan tugas dirinya dalam mempromosikan kegeraman membaca. Hal itu berada pada tingkat keluarga, satuan pendidikan dan di tengah masyarakat.
“Saat ini ada lima tingkatan literasi, yakni memiliki kemampuan literasi baca dan tulis. Lalu adanya akses atau bacaan yang terjangkau, akurat, terkini dan terpercaya. Selanjutnya dari bahan bacaan itu masyarakat bisa memahami apa yang tersurat dan tersirat,”jelasnya.
Kemudian apa yang dibaca itu bisa membentuk karakter yang tangguh dan mampu menghadapi perubahan di masa depan. Lalu pengetahuan itu bisa membentuk suatu pola pikir yang mampu mengatasi persoalan yang ada di sekitarnya.
“Jadi apa yang dibaca minimal bisa bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya,”imbuhnya.
Melalui Tim PKK NTB, pihaknya akan melakukan promosi budaya membaca di tingkat keluarga. Pasalnya, keluarga terutama ibu sebagai wadah strategis untuk membentuk karakter bangsa. Manfaat dari mengakarkan budaya membaca dalam keluarga pada anak-anak sangat besar.
“Artinya ada pembangunan pondasi yang sangat penting. Hal ini tentu akan membuat anak memiliki kreativitas dan membantu pembentukan karakter anak sejak awal. Sangat penting memperbaiki kondisi literasi ini dari keluarga,”katanya.
PKK NTB berencana membentuk program literasi berbasis keluarga. Di mana seorang ibu harus membacakan buku minimal 30 menit per hari bagi anak-anaknya. Diharapkan langkah ini bisa sampai ke tingkat desa . Hal ini akan diupayakan melalui pelatihan-pelatihan para kader PKK. Di mana nantinya direncanakan satu kader PKK yang telah dilatih akan mendampingi 10 kepala keluarga di dalam menggenjot literasi dan numerasi ini.
Pada saat Bincang Publik tersebut, Kabid Penelitian dan Pengembangan Bappeda NTB,
Lalu Suryadi memaparkan tentang peta persoalan literasi di NTB. Di mana, dalam peta atau dasboard tersebut memuat 51 desa di NTB yang dijadikan pilot projek terkait dengan jumlah warga yang bermasalah secara literasi dan numerasi di masing-masing desa.
Menurut Suryadi, data-data tersebut perlu ditindaklanjuti dengan mengetahui penyebab masyarakat yang ada dalam data tersebut belum mahir di dalam literasi dan numerasi.
“Data ini juga akan memudahkan kita di dalam melakukan intervensi dan memberikan bantuan yang dibutuhkan dalam literasi dan numerasi. Saat ini data itu masih dikelola oleh UNRAM,”imbuhnya
Ke depan data itu akan diintegrasikan dengan NTB dalam satu data dan bisa diakses semua pihak dan bisa menjadi acuan di dalam mengambil kebijakan terkait dengan persoalan literasi dan numerasi berbasis desa.
Selain pemaparan tentang peta persoalan literasi di NTB, Bincang Publik tersebut juga menghadirkan para pejuang literasi di NTB. Para pejuang literasi tersebut yakni Salahuddin, pegiat literasi di pesisir Sape Bima.
Selanjutnya adalah Karyani, pegiat literasi kaki Tambora. Selanjutnya Ratih Meiriena, pegiat literasi untuk anak berkebutuhan khusus yang juga di Yayasan Peduli Anak. Pejuang literasi yang terakhir adalah Kades Kesik kecamatan Masbagik, Lombok Timur.
Para pejuang literasi ini berhasil meningkatkan angka literasi di lingkungan dan wilayah sekitarnya. Hal itu berangkat dari keprihatinan terhadap kondisi literasi di wilayah masing-masing. Upaya itu berbuah manis karena akhirnya mendapat apresiasi dari banyak pihak serta bantuan di dalam upaya makin meningkatnya literasi masyarakat di masing-masing wilayahnya.
