Minyak Goreng Lokal Perlu Disubsidi
Mataram (Inside Lombok) – Produksi minyak goreng lokal NTB sudah bisa dilakukan beberapa perusahaan sesuai permintaan pasar. Namun harga yang masih terbilang tinggi dibanding dengan minyak goreng sawit membuat minyak goreng lokal masih sulit bersaing. Untuk itu dibutuhkan subsidi agar harga minyak goreng lokal bisa lebih diterima di pasaran.
Kepala Dinas Perindustrian NTB, Nuryanti mengatakan IKM minyak goreng salah satunya sudah ada di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Jumlah produksinya pun disebut bisa mencukupi kebutuhan pasar.
Kendati, di tengah kebutuhan minyak murah untuk masyarakat, pemerintah saat ini mensubsidi minyak goreng dengan merek Minyakita yang diproduksi oleh pemerintah sendiri, sehingga harganya bisa Rp14 ribu per liter. Sedangkan untuk minyang goreng lokal tidak mendapat subsidi.
“Karena untuk industri seperti UKM gorengan dan lainnya mungkin perlu ada subsidi di Pemprov atau Pemda sehingga harganya bisa bersaing,” ujar Nuryanti, Rabu (8/2).
Maka dari itu perlu sama-sama diperjuangkan agar diberikan subsidi, seperti halnya pada JPS Gemilang beberapa tahun lalu. Tak hanya itu, tidak perlu minyak sawit kalau ada lokal. Apalagi produksi pabrik KLU sudah ada BPOM dan mengkombinasi rasa minyak sawit dan minyak kelapa.
“Jadi rasa minyak goreng lokal tidak rasa kelapa, tapi rasa sawit dengan harga Rp25 ribu per liter,” tuturnya.
Saat ini ekosistem IKM kelapa, yang tidak hanya memproduksi minyak goreng. Tetapi ada juga produk-produk lainnya, ada yang mengolah limbahnya, batok, serabut dan lainnya. Tetapi jika ada permintaan mereka semua bisa memproduksi dengan sekitar 15 IKM.
“Jadi kalau dia ada permintaan mereka bergerak. Pengalaman waktu JPS itu kita bisa 125 liter sebulan. Itu tanpa mesin, sekarang sudah ada mesin jadi lebih banyak,” jelasnya.
Sebelumnya, Founder IKM Al-Iffah Desa Tirtanadi Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Zaini mengakui belum banyak yang minat untuk minyak goreng lokal lantaran kurang dikenal oleh masyarakat. Karena jika secara kebiasaan masyarakat berubah dari minyak goreng sawit ke kelapa agak sulit. Di mana ada beberapa orang yang tidak bisa menggunakan minyak kelapa.
“Ini sih kita berharap pemerintah mensupport teman-teman UMKM agar minyak lokal ini familiar. Sama halnya seperti peralihan penggunaan minyak tanah ke gas elpiji. Itu kan bisa dilakukan (perlu disubsidi harganya, Red),” ujarnya. (dpi)
