Mataram (Inside Lombok) – Jumlah pemudik pada lebaran tahun ini diprediksi akan mengalami lonjakan, terlebih jika mudik hanya mensyaratkan vaksinasi Covid-19 lengkap tanpa bukti swab antigen atau PCR benar-benar berlaku. Hal tersebut dinilai akan berdampak pada pertumbuhan positif ekonomi daerah, terutama di NTB.
Saat ini vaksinasi gencar dilakukan masyarakat, bahkan untuk vaksin ketiga atau booster. Selain itu, syarat penerbangan domestik hanya menggunakan bukti vaksin kedua saja dan tidak ada antigen atau PCR.
Pengamat Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Mataram (Unram), Abdul Aziz Bagis menyebut tanpa syarat mudik yang lebih longgar tentu akan memberikan efek ganda (multiplier efek) dari arus mudik nantinya.
“Karena di situ bukan hanya transportasi yang bergerak, tapi juga hal-hal lain. Para pemudik itu paling tidak dia membawa uangnya dari luar daerah atau luar negeri itu diharapkan menambah uang beredar di NTB,” ungkap Abdul, Selasa (29/3).
Secara makro, hal tersebut pasti akan memberi efek positif bagi pergerakan ekonomi pada momentum lebaran tahun ini. Apalagi tingkat pertumbuhan ekonomi di NTB sekarang ini relatif di atas nasional, meski masih dibayangi tingkat inflasi yang tinggi.
“Mudah-mudahan dengan adanya arus mudik ditambah event-event MotoGP kemarin itu bisa membuat peningkatan pertumbuhan sekaligus menstabilkan inflasi,” terangnya.
Kendati demikian, angka pertumbuhan ekonomi pada lebaran nanti diprediksi akan mengalami peningkatan. Terutama jika dibandingkan dengan lebaran tahun lalu. Lantaran adanya kelonggaran-kelonggaran syarat perjalan diberikan oleh pemerintah.
“Kita harapkan begitu (meningkat), karena ada kelonggaran dari prokes (protokol kesehatan), karena ini selama ini cukup menghambat gerakan ekonomi masyarakat,” terangnya.
Dikatakan untuk multiplier efek yang diharapkan memang tidak bisa dalam jangka pendek. Tentu memerlukan proses, waktu dan asumsi-asumsi lain yang perlu di bangun. Untuk itu masyarakat NTB juga diharapkan bisa meningkat produktivitasnya. Mengingat pergerakan masyarakat yang tidak diikuti oleh produktivitas usaha juga tidak akan terlalu banyak efeknya.
“Jadi kata kuncinya tetap kembali kepada produktivitas masyarakat NTB, salah satunya daya beli. Di mana daya beli juga banyak faktor yang menentukan paling utama produktivitas masyarakat,” ungkapnya.
Selain itu, hal ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah untuk meningkat produktivitas masyarakat. Terlebih mendorong tingkat IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di NTB yang selama ini masih berada di urutan terendah. Karena ini merupakan tantangan dan PR besar daerah yang belum selesai.
“Sampai dengan periode kepemimpinan yang selama ini dari sekian kali diganti, artinya masih di IPM yang rendah. Itu juga lagi-lagi cerminan dari produktivitas masyarakat NTB,” tandasnya. (dpi)
