Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengincar investor dari negara yang terbiasa menghadapi gempa bumi untuk berinvestasi di provinsi yang juga sering mengalami bencana alam serupa.
“Kami melirik investor dari negara yang sudah familiar dengan gempa seperti kondisi di NTB. Kenapa demikian, karena jangan sampai investor tidak familiar, begitu ada kejadian langsung panik dan langsung hengkang,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Lalu Gita Ariadi, di Mataram, Jumat.
Hal tersebut disampaikan Gita dalam sosialisasi penyelenggaraan penerbitan izin mendirikan bangunan gedung (IMB) dalam OSS, yang diikuti oleh para pelaku usaha dari NTB dan NTT.
Ia menyebutkan salah satu negara asal investor yang dilirik adalah Jepang. Warga di negara itu sudah terbiasa menghadapi gempa bumi berkekuatan relatif besar.
Para investor dari negara-negara terbiasa dengan gempa bumi tersebut, tentunya akan memiliki kesadaran untuk mendirikan bangunan yang bisa tahan guncangan gempa di daerah tempatnya berinvestasi.
“Investor itu tentu akan mempersiapkan diri kalau berinvestasi di NTB. Dan itu hikmah bagi kita. Tetapi kita juga harus bersiap mensyaratkan kekuatan bangunan, misalnya yang tahan seperti apa,” ujar Gita.
Kepala Deputi Kerjasama Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Wisnu Wijaya Soedibjo, juga menganjurkan agar NTB mencari investor-investor yang sesuai potensi dan karekteristik daerahnya.
“Saya kira memang NTB perlu mendorong terus beberapa sektor investasi yang nenjadi andalan, yaitu pariwiaata, pertanian dan tambang,” katanya usai membuka sosialisasi penyelenggaraan penerbitan izin mendirikan bangunan gedung (IMB) dalam OSS.
Menurut dia, tiga sektor andalan di NTB itu, banyak diminati oleh beberapa negara yang juga sering dilanda gempa bumi, seperti Jepang, China, Australia, Korea, dan Singapura.
Pihaknya siap membantu pemerintah daerah di NTB untuk mempromosikan potensi investasi di daerahnya melalui jaringan di luar negeri.
“Kami siap bantu karena kami memiliki jaringan melalui kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman (MoU),” ujarnya.
Namun, kata Wisnu, promosi potensi investasi juga harus diikuti dengan pembenahan proses perizinan yang lebih baik dan cepat.
Salah satu yang perlu diterapkan oleh pemerintah daerah di NTB adalah sistem perizinan daring terpadu (Online single submission/OSS).
Menurut dia, OSS perlu dimanfaatkan oleh pemerintah daerah di NTB, dalam rangka memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi para calon investor yang mengurus perizinan.
“Bukan DPMPTSP saja yang harus memberikan pelayanan terbaik, tapi organisasi perangkat daerah lainnya yang berkaitan dengan investasi juga diharapkan mengikuti kebijakan pusat, supaya investor datang ke daerah nyaman dan cepat merealisasikan proyeknya,” kata Wisnu. (Ant)
