Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta Kementerian Pertanian memberikan tambahan alokasi pupuk urea bersubsidi sebanyak 57 ribu ton untuk mengantisipasi kebutuhan petani menjelang puncak musim tanam padi pada Oktober-Desember 2019.
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, Husnul Fauzi di Mataram, Senin, mengatakan, permohonan tambahan kuota urea bersubsidi tersebut sudah disampaikan kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian pada Agustus 2019.
“Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada kejelasan NTB diberikan tambahan alokasi pupuk urea bersubsidi oleh Dirjen PSP,” katanya.
Husnul menyebutkan Dirjen PSP Kementerian Pertanian mengalokasikan kuota pupuk urea bersubsidi untuk NTB sebanyak 161 ribu ton pada 2019.
Dari jumlah tersebut masih tersisa hanya 20.000 ton, sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pada puncak musim tanam pada Oktober-Desember 2019.
Selain urea, kata dia, NTB juga meminta tambahan pupuk bersubsidi jenis lainnya, yakni pupuk SP-36 sebanyak 25 ribu ton, pupuk ZA sebanyak 7.898 ton, pupuk NPK 41 ribu ton, dan pupuk organik sebanyak 13 ribu ton.
“Kami selalu meminta tambahan kuota pupuk bersubsidi setiap tahun. Selama ini selalu disetujui dan tidak pernah lama,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Pemasaran Pupuk Kaltim Wilayah NTB, Slamet Mariyono menyebutkan, kuota pupuk urea bersubsidi untuk petani di NTB sudah hampir habis menjelang puncak musim tanam padi 2019.
Kondisi tersebut sudah dikoordinasikan dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, agar menyampaikan ke Kementerian Pertanian, sehingga bisa diberikan alokasi tambahan pupuk urea bersubsidi pada 2019.
“Sisa kuota hanya tinggal 20 ribu ton dan kalau semuanya disalurkan bulan ini (Oktober) maka jatah urea bersubsidi untuk NTB habis sebelum puncak musim tanam padi,” katanya. (Ant)
