Lombok Tengah (Inside Lombok) – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Ardhia Rinjani (TIARA) Lombok Tengah (Loteng) mencanangkan penyesuaian tarif segera dilakukan. Hal ini untuk meningkatkan pelayanan bagi para pelanggan.
Plt. Dirut PDAM Loteng, Bambang Supratomo menjelaskan masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh PDAM saat ini. Sehingga pihaknya berkomitmen bersama Dirtek melakukan pembenahan SDM PDAM dengan efisien.
“Sebesar apapun potensi sumber daya alam kita, jika kita tidak Investasi dalam peningkatan SDM tidak ada artinya. SDM tidak berkompeten akan menjadi bom waktu dan hambatan dalam memperbaiki kondisi PDAM,” tegasnya.
Supaya PDAM bisa full cost recovery (FCR), penyesuaian tarif sesuai amanat Permendagri dan Surat Keputusan Gubernur akan dilakukan. Rencana penyesuaian tarif ini semangatnya selain untuk mencapai FCR, juga untuk peningkatan pelayanan.
Adapun penyesuaian yang akan diberlakukan sebesar Rp560 per 1000 liter atau 1 kubik, dan selanjutnya biaya beban sebesar Rp10.500 sudah dilebur ke tarif dasar air sehingga tarif air PDAM menjadi Rp2.946 per 1000 liter atau 1 kubik yang saat ini Rp1.306 per 1000 liter. Ditambah biaya beban sebesar Rp10.500, konsumen sudah tidak lagi membayar biaya beban melainkan hanya membayar tarif air sesuai pemakaian.
“Jika pakai 1 kubik, bayarnya Rp2.900 tidak ada lagi biaya beban yang Rp10.500 itu,” ujarnya. Bambang juga menjelaskan tarif di PDAM Tirta Ardhia Rinjani masih di bawah tarif yang ditetapkan oleh SK Gubernur NTB.
“Penyesuaian tarif yang kita lakukan masih di bawah batas bawah, sesuai SK Gubernur No. 690 yaitu batas Bawah Rp3.163 sementara tarif kita sebesar Rp2.946 Jika dibandingkan dengan PDAM Lombok Barat yang memiliki tarif sebesar Rp3.500 per Kubik, maka tarif kita masih dibawah mereka jauh”, jelasnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng, Lalu Firman Wijaya menyebut kondisi PDAM yang mengalami penurunan kinerja perlu segera ditingkatkan. Terlebih dengan adanya direksi baru saat ini.
“Tahun 2018, kinerja PDAM alhamdulillah sehat, tapi di tahun 2020 posisi PDAM berada di peringkat lima dan kinerjanya kurang sehat. Dan hasil penilaian tahun 2022 belum keluar. Jadi saat direksi baru dilantik tahun 2021, mereka menghadapi kriteria kinerja PDAM yang kurang sehat. Semoga di tahun 2022, dengan direksi yang baru, kinerja PDAM bisa menjadi sehat kembali,” ungkapnya.
Firman juga berharap PDAM mampu menjadikan kritikan dan masukan sebagai vitamin yang menyehatkan untuk membangun perusahaan daerah tersebut. “Apa yang menjadi kritik saran pelungguh akan menjadi vitamin buat direksi dan Pemda Loteng untuk terus berbenah,” harap Firman.
Diterangkan, jaringan pipa PDAM pada akhir tahun 1978 sebagian besar menggunakan pipa tembikar yang mengalami kebocoran hingga di angka 30 persen. Semua kebocoran tersebut butuh anggaran untuk perbaikan.
Menurutnya penyesuaian tarif yang juga merupakan amanat undang-undang harus dilakukan. Konsekuensi dari tidak dilaksanakannya Keputusan Gubernur terkait penyesuaian tarif tersebut adalah pemda harus mensubsidi dari APBD Loteng. Namun kondisi APBD maupun PAD Loteng diakui masih tertekan, sehingga belum mampu untuk melakukan subsidi.
“Satu kubik setara dengan delapan drum. siapa yang mau pakai gayung delapan drum, dibayar Rp3000?” tanyanya. Untuk itu, pihaknya berharap persepsi masyarakat tentang penggunaan air juga perlu diubah. “Bukan airnya yang dibayar, tapi penyalurannya yang kita bayar,” tutupnya.
Sementara itu Pakar Hukum Universitas Mataram, Syamsul Hidaya menyampaikan penyesuaian tarif adalah kewajiban yang melekat pada PDAM. “Landasan hukumnya jelas, ada Permendagri No. 21 tahun 2020, Selanjutnya ditindaklanjuti oleh SK Gubernur No. 690-579 tahun 2022 serta SK Bupati No. 80 Tahun 2022. Maka bisa dikatakan wajib dilaksanakan oleh PDAM Loteng. Jika tidak, artinya sama saja PDAM melawan hukum,” tutupnya. (fhr)
