Mataram (Inside Lombok) – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyebutkan, kemajuan pembangunan rumah tahan gempa (RTG) bagi korban gempa bumi 2018, kategori rusak berat sudah mencapai 90 persen lebih.
Bahkan, kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram HM Kemal Islam di Mataram, Selasa, untuk pembangunan RTG di Lingkungan Pengempel sudah mencapai 100 persen, sedangkan di Lingkungan Gontoran sekitar 95 persen.
“Begitu juga untuk pembangunan RTG di Lingkungan Tegal dan Jangkuk. Dengan realisasi itu, kita harapkan proses pembangunan RTG bisa tuntas sampai tanggal 25 Agustus 2019,” katanya kepada wartawan.
Ia mengatakan kalaupun tidak bisa rampung sampai tanggal 25 Agustus, pemerintah sudah memberikan signal untuk diberi masa perpanjangan.
Pasalnya, di luar Kota Mataram, seperti Lombok Utara, Lombok Barat dan Lombok Timur masih banyak yang belum selesai sehingga kemungkinan batas waktu pengadaan RTG diperpanjang sampai bulan Oktober 2019.
“Kalau Kota Mataram, Insya Allah bisa selesai. Kalaupun molor, mungkin hanya sampai akhir Agustus ini,” ujarnya.
Selain progres pembangunan RTG yang mencapai 90 persen lebih, Kemal juga menyebutkan, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk korban gempa bumi kategori rusak sedang dan ringan juga sudah hampir mencapai 100 persen.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Mataram Lalu Martawang sebelumnya mengatakan setelah pembangunan RTG rampung, pemerintah kota sedang berikhtiar membuat konsep pemulihan dengan memberikan nilai tambah dari proses yang diberikan sebelumnya.
Dengan melakukan penataan kawasan yang terdampak menjadi kawasan ramah bencana gempa bumi. Misalnya, dengan penyediaan ruang titik kumpul, membuat akses jalan lebih mudah diakses dari berbagai penjuru sehingga semua orang bisa cepat untuk melakukan penyelamatan diri ketika ada bencana gempa.
“Setelah kita bangun rumah warga dengan konstruksi tahan gempa, lingkungan adaptif terhadap gempa, masyarakat juga akan diberikan edukasi untuk membangun komitmen saat bencana dan cepat tanggap terjadi bencana,” katanya.
Dengan demikian, kata Martawang, penataan kawasan terdampak menjadi kawasan ramah bencana gempa bumi dengan menyediakan berbagai fasilitas pendukung akan dilakukan melalui program kota tanpa kumuh (KotaKu).
“Pemerintah kota telah menyiapkan untuk pembebasan lahan untuk dijadikan titik kumpul dan memperluas akses jalan di kawasan yang terdampak di lingkungan Pengempel Indah,” katanya.* (Ant)
