Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, akhirnya memutuskan membangun hunian sementara (huntara) bagi 81 kepala keluarga Lingkungan Pondok Perasi, Kecamatan Ampenan yang tempat tinggalnya dieksekusi.
“Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh sudah menginstruksikan kami untuk membangun huntara nelayan di lahan relokasi di kawasan Bintaro,” kata Asisten I Bidang Pemerintahaan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Mataram Lalu Martawang di Mataram, Rabu.
Pernyataan itu, katanya, disampaikan secara resmi oleh wali kota dalam rapat penanganan 81 kepala keluarga (KK) yang dieksekusi karena terbukti menduduki lahan milik Ratna Sari Devi dan sudah dinyatakan inkrah, bersama beberapa pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis terkait.
Martawang mengatakan, pembangunan huntara nelayan akan menggunakan konstruksi sekolah sementara milik SMPN 6 Mataram ketika terjadi gempa bumi di areal Taman Bumi Gora sebanyak lima blok, dan diprediksi dapat menampung ratusan jiwa warga Pondok Perasi yang terkena eksekusi.
“Atas instruksi tersebut, sore ini kami akan langsung melakukan persiapan lapangan, terutama untuk pembuatan lantai huntara. Untuk dananya kita tangani melalui APBD Kota Mataram,” katanya.
Proses pembangunan huntara dipercepat, mengingat waktu perpanjangan eksekusi hanya tiga hari sesuai dengan permintaan nelayan.
“Sebenarnya eksekusi dilakukan hari ini, tetapi karena nelayan meminta waktu untuk memindah barang-barang ke lokasi hunian sementara selama tiga hari, eksekusi diundur,” katanya.
Ia menambahkan, lahan relokasi nelayan berada pada lahan yang akan dijadikan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) nelayan, namun lahan tersebut masih berstatus pinjam karena belum dibebaskan oleh pemerintah kota.
Dari 2 haktare lahan untuk pembangunan rusunawa nelayan, yang sudah dibebaskan 1,2 hektare sedangkan 80 are yang belum dibebaskan. “Lahan itulah yang menjadi areal relokasi nelayan sementara,” katanya.
Di lokasi pembangunan huntara, saat ini sudah dipasang tenda-tenda darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan ukuran besar yang dapat menampung sekitar 70 jiwa dan dilakukan pembersihan serta penyiapan fasilitas umum lainnya.
Selain itu, BPBD Kota Mataram juga telah menyiapkan tenda ukuran keluarga sekitar 25 unit dan akan dipasang ketika dibutuhkan.
“Penggunaan tenda ini, untuk sementara waktu guna mengatasi kondisi kedaruratan,” demikian Lalu Martawang. (Ant)
