Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Kota Mataram mendesak Pemprov NTB agar memberi kepastian terkait lahan untuk pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban abrasi di Mapak Indah, Kecamatan Sekarbela. Pasalnya, pembangunan huntara itu belum bisa dimulai hingga persoalan lahan yang akan digunakan sudah ada kepastian.
“Kita desak lagi. Katanya masih ada telaahan, masih ada gini dan masih prosesnya. Kita tunggu saja. Kita minta secepatnya karena kebutuhan,” kata Asisten II Bidang Pembangunan dan Ekonomi Setda Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, Kamis (9/2) di ruanganya.
Ia mengatakan, pembangunan huntara menjadi kebutuhan yang harus segera terpenuhi bagi korban abrasi di Kota Mataram. Pasalnya, sebagian korban masih tinggal di rumah keluarga.
Saat ini, proses yang sudah dilakukan Pemkot Mataram hanya pembukaan akses jalan. “Kita maunya tanah ini clean and clear. Kita dijanjikan masih berproses. Masih berproses di provinsi dan ini kita tunggu terus,” ujarnya.
Ia mengatakan, semua persiapan sudah rampung baik grand design hingga alokasi anggaran. Namun lahan yang dijanjikan Pemprov NTB belum diserahkan secara resmi. Hal ini menghambat pembangunan huntara, karena Pemkot Mataram menunggu kejelasan lahan yang akan diberikan tersebut.
“Pak Wali tidak mau ada masalah dikemudian hari. Kami akan segera mengeluarkan dan ini kan proses tender,” katanya.
Ia mengakui, saat ini pembukaan akses jalan sudah mulai dilakukan karena lahan yang digunakan miliki Pemkot Mataram. Sedangkan untuk pembangunan belum bisa dilakukan. “Kalau sudah karena itu kan lahan UPTD,” ucap Alwan.
Ditambahkan Alwan, sebanyak 17 kepala keluarga belum bisa kembali ke rumah mereka karena rusak parah. Belasan KK tersebut menjadi prioritas pemda untuk membangun huntara. “Kalau yang 17 itu belum kembali. Kalau siang mereka perbaikan, tapi tidak tidur disana,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi mendorong Pemprov NTB untuk bisa segera memberikan kepastian terhadap lahan di Mapak Indah kepada Pemkot Mataram secara resmi. Karena lahan tersebut sangat dibutuhkan untuk memenuhi tempat tinggal para korban abrasi.
“Harapan kita bisa cepat. Itu sifatnya force majeure (keadaan memaksa). Tapi membutuhkan kecepatan dan ketepatan menangani masalah itu. Saya konfirmasi belum disahkan. Dokumen secara administratif belum terpenuhi dan itu yang bentuk kehati-hatian dari eksekutif,” katanya.
Pembangunan huntara ini menurut Didi, salah satu langkah Pemkot Mataram untuk menyelesaikan persoalan di lingkungan tersebut. “Step penanganan jangka awal untuk jangka pendek. Menyampaikan dan ini membutuhkan kecepatan,” katanya.
Kebutuhan tempat tinggal sangat penting. Karena menumpang di rumah keluarga juga memiliki dampak sekitarnya. Sehingga pembangunan rumah sementara bagi korban bisa dilakukan dengan cepat. “Kondisi saat ini tidur mereka terganggu. Ada anak kecil, ada orang tua,” katanya. (azm)
