Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, segera mengkaji kebijakan terhadap kelanjutan kegiatan simulasi pembelajaran tatap muka (PTM), dengan menyesuaikan antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
“Keputusan apakah simulasi PTM lanjut atau selesai sampai di sini, tergantung hasil kajian dan evaluasi kita bersama tim. Kita akan memadukan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi,” kata Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh di Mataram, Senin.
Hal itu disampaikan wali kota menyikapi kebijakan dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang telah mengeluarkan kebijakan bahwa PTM dihentikan di seluruh NTB, kecuali untuk siswa kelas akhir yang akan menjalani asesmen nasional.
Menurutnya, dalam evaluasi akan dilakukan juga sejauh mana kesiapan teknis sekolah dalam menerapkan protokol pencegahan COVID-19, serta kondisi perkembangan kasus COVID-19 di Kota Mataram dan Daerah NTB secara umum.
Dimana berdasarkan data Tim Gugus Tugas COVID-19 Kota Mataram, Senin (25/1-2021) pukul 12.00 Wita, jumlah pasien positif COVID-19 yang masih dalam perawatan sebanyak 228 orang, 1.355 dinyatakan sembuh dan meninggal 103 orang.
“Selama bulan Januari 2021, memang terjadi tren peningkatan kasus COVID-19, yang didominasi dari klaster perkantoran dan pelaku perjalanan,” katanya.
Terkait dengan itu, jika simulasi harus dihentikan, maka kemungkinan kebijakan yang akan diambil adalah anak kelas akhir atau kelas VI dan IX sesuai dengan kebijakan pemerintah provinsi.
“Tetapi sekolah-sekolah tertentu yang tidak menerapkan protokol COVID-19, kita tutup meskipun untuk kelas akhir dan kembali menerapkan sistem belajar dalam jaringan,” katanya. (Ant)
