Pemkot Mataram Pastikan Lahan Rusunawa Nelayan Tuntas 2020

Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram HM Syakirin Hukmi. (FOTO Inside Lombok/ANTARA/Nirkomala)

Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, memastikan sisa kebutuhan lahan rumah sususn sederhana sewa (rusunawa) nelayan di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan seluas 80 are tuntas tahun 2020.

“Anggaran pembebasan sisa lahan kebutuhan untuk pembangunan rusunawa nelayan di Bintaro sudah kita siapkan sekitar Rp2,7 miliar, sesuai dengan hasil kesepakatan terakhir,” kata Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram HM Syakirin Hukmi di Mataram, Kamis.

Pembebasan lahan rusunawa nelayan, katanya, memang menjadi salah satu prioritas dan kebijakan jelas pemerintah kota, agar tidak menjadi kendala proses pembangunan fisik rusunawa nelayan tahun depan.

Sebenarnya, pemerintah kota ingin membebaskan lahan seluas 2 hektare tersebut sekaligus, namun karena anggaran dan kemampuan daerah terbatas, akhirnya dibebaskan 1,2 hektare.

“Sisanya 80 are, segera kita bebaskan,” katanya.

Namun demikian, lanjutnya, untuk menampung nelayan Pondok Perasi yang akan terdampak eksekusi lahan, pemerintah kota telah melakukan komunikasi dengan pemilik lahan agar memberikan pemerintah kota pinjam untuk lokasi relokasi nelayan Pondok Perasi.

“Karena itu, saat ini pemerintah kota sedang menyiapkan berbagai fasilitas pendukung bagi nelayan Pondok Perasi yang terancam eksekusi di lahan rusunawa yang segera kita lunasi tersebut,” katanya.

Asisten I Bidang Pemerintahaan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Mataram Lalu Martawang sebelumnya, mengatakan, beberapa fasilitas umum yang disiapkan di lokasi relokasi nelayan antara lain, air bersih, toilet mobile, dapur umum, akses jalan, dan penerang jalan umum.

“Untuk air bersih ini, kami akan meminta pihak PDAM Giri Menang memberikan pasokan airnya, sedangkan tandon kita siapkan,” katanya.

Selain itu, toilet bergerak ari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) juga disiapkan, begitu juga untuk akses jalan menuju lokasi relokasi saat ini sedang dilakukan pengerasan dan pemerataan.

Sementara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), selain melakukan penyiapan lahan untuk pembangunan huntara, juga akan menyiapkan penerang jalan termasuk penerang untuk di huntara dan tenda agar masyarakat bisa aman dan nyaman.

Dinas Sosial juga sudah menyiapkan dapur umum dan kebutuhan makanan dan air mineral kepada 83 kepala keluraga (KK) atau sekitar 273 jiwa.

“Penanganan yang kami lakukan saat ini merupakan penanganna jangka pendek dan untuk memastikan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat yang terdampak bencana,” kata Lalu Martawang. (Ant)