Pemkot Mataram Siapkan Anggaran Darurat Bencana Rp4 Miliar

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram Mahfuddin Noor. Inside Lombok/ANTARA/ Nirkomala

Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp4 miliar untuk darurat kebencanaan untuk antisipasi potensi bencana yang mengancam wilayah tersebut setiap tahun.

“Anggaran darurat kebencanaan belum digunakan karena kita masih punya cadangan logistik, kecuali terjadi peningkatan bencana akibat perubahan musim,” kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram Mahfuddin Noor di Mataram, Rabu.

Namun demikian, katanya, anggaran darurat kebencanaan tersebut dialokasikan pada masing-masing organisasi perangkat (OPD) daerah terkait, tidak dikelola BPBD. Dengan demikian, ketika terjadi bencana maka penanganan dilakukan secara terpadu bersama OPD terkait sesuai dengan bidangnya.

Misalnya, seperti bencana angin puting beling. BPBD bekerja sama melakukan penanganan dengan Dinas Sosial untuk kebutuhan sandang dan pangan, sedangkan untuk kerusakan rumah dikoordinasikan dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim).

“Sementara kami di BPBD, menyiapkan logistik evakuasi dan koordinasi untuk penanganan lainnya. Tapi untuk logistik seperti pembuatan tanggul darurat, penanganan irigasi tersumbat tetap dilakukan antisipasi dengan OPD terkait,” katanya.

Menurutnya, perubahan cuaca dari musim kemarau ke musim hujan biasanya terjadi di akhir tahun, sehingga memicu terjadinya bencana alam yang tidak diduga akibat cuaca ekstrem.

“Cuaca ekstrem bisa berdampak pada angin kencang, hujan deras, banjir rob, longsor di pinggir sungai bahkan angin puting beliung,” katanya.

Mahmuddin menambahkan, Kota Mataram merupakan salah satu dari 10 kabupaten/kota di NTB yang memiliki enam jenis bencana dari 10 jenis bencana yang kerap terjadi di NTB.

Selain gempa disertai tsunami, bencana lain yang mengancam wilayah Kota Mataram sebagai ibu kota Provinsi NTB adalah bencana banjir, kebakaran permukiman, gelombang pantai dan abrasi serta rawan konflik sosial.

“Karena itu, upaya antisipasi terus dilakukan dengan menurunkan tim reaksi cepat pada sejumlah titik rawan bencana serta melakukan patroli,” katanya. (Ant)