Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat diminta tidak gegabah memberikan izin pembangunan kereta gantung yang akan mengambil latar Taman Nasional Gunung Rinjani.
Ketua Fraksi Bintang Perjuangan Nurani Rakyat (BPNR) DPRD NTB, Lalu Budi Suryata berharap kepada pemerintah provinsi untuk tidak gegabah dan tergesa-gesa dalam bertindak. Karena banyak hal yang dirasakan jauh lebih penting daripada harus membangun kereta gantung.
“Saya harap pemerintah jangan tergesa-gesa dan gegabah memberikan izin rekomendasi pembangunan kereta gantung,” tegasnya, Minggu.
Menurutnya, sikap kehati-hatian dinilainya perlu karena dikhawatirkan akan semakin memperparah kerusakan lingkungan.
“Saya pikir pemerintah harus hati-hati, dan harus membuat semacam studi kelayakan atau FS (Feasibility Study)-nya. Karena memang semuanya harus jelas,” kata anggota DPRD NTB Dapil Sumbawa-Sumbawa Barat itu.
Menurut Budi, studi kelayakan perlu dilakukan guna melihat layak atau tidaknya pembangunan tersebut sehingga di kemudian hari tidak menimbulkan kerugian khususnya bagi masyarakat dan lingkungan di kawasan tersebut.
“Perlu kajian matang, mulai dari sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan. Begitu juga dari sisi ketenagakerjaan harus diperhitungkan. Jangan sampai kemudian dibangun menimbulkan persoalan baru,” katanya.
Mantan Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa itu mengkhawatirkan pembangunan itu tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, karena, jangan sampai masyarakat khususnya yang berada di lingkar Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) hanya menjadi penonton.
“Jangan sampai masyarakat nganggur. Karena saya tidak setuju kalau itu (kereta gantung) dibangun tidak memberikan dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan,” kata Lalu Budi Suryata.
Meski demikian, politisi asal PDI Perjuangan itu pada dasarnya menyambut baik dan menilai gagasan pemprov adalah wajar dan sah-sah saja. Asalkan selama itu dapat memberikan manfaat yang baik bagi NTB atau masyarakat khususnya.
“Wajar dan sah-sah saja atas apa yang akan dilakukan itu, tetapi harus matang, rencana aksi terukur dan perlu dilakukan evaluasi,” ucapnya. (Ant)
