Mataram (Inside Lombok) – Sembilan kabupaten/kota di Provinsi NTB menjadi langganan kekeringan setiap tahun. Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB pun mulai menyiapkan langkah antisipasi dampak yang bisa ditimbulkan.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB, H. Ruslan Abdul Gani, Senin (28/3) di Mataram mengatakan, puncak kekeringan diprediksi akan terjadi pada Juni hingga September mendatang.
Untuk di wilayah Lombok Barat, kekeringan diprediksi akan terjadi di 10 desa, Lombok Tengah sekitar 80 desa yang akan terdampak. “Ini masif terjadi, kecuali di Kota Mataram,” katanya.
Diprediksi, secara keseluruhan jumlah desa yang akan terdampak kekeringan di Provinsi NTB yaitu sebanyak 300 desa. “Kurang lebih segitu,” katanya.
Dampak kekeringan diprediksi akan mulai dirasakan masyarakat pada akhir April mendatang. Dampak yang paling dirasakan yaitu kekurangan air bersih. “Pada bulan Mei itu nanti merata di semua kabupaten dan kota itu terjadi kekurangan air bersih,” katanya.
Untuk memaksimalkan penanganan musim kemarau ini, Pemprov NTB bersama BPBD kabupaten/kota serta stakeholder terkait akan melakukan rapat koordinasi pekan ini. Sehingga antisipasi mulai dilakukan oleh kabupaten dan kota.
Langkah antisipasi yang akan dilakukan yaitu dengan pembuatan sumur bor. Sehingga untuk pemenuhan kebutuhan air bersih tidak saja melalui pendistribusian oleh pemda. Nantinya, pembuatan sumur bor akan dilakukan oleh OPD terkait. “Instansi terkait juga ada sumur bor dilakukan di beberapa titik nanti,” katanya.
Ia memastikan, sumur bor yang dibangun juga harus ada pemeliharaan. Jumlah sumur bor yang sudah dibangun saat ini yaitu kurang lebih 100 lokasi. Ratusan sumur bor ini disebut dimanfaatkan semua oleh masyarakat.
Pembangunan sumur bor ini akan dilakukan melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). “Pembangunan itu kita rawat bersama oleh pemerintah dengan masyarakat. Satu sumur bor itu membutuhkan anggaran yang lumayan. Kurang lebih Rp200 juta,” tutup Ruslan. (azm)
