Lombok Barat (Inside Lombok) – Kementerian Agama (Kemenag) Lobar sediakan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) yang bertujuan untuk memberi kemudahan bagi para calon jamaah haji ketika melakukan pendaftaran. Di mana baru ada dua wilayah di NTB yang menerapkan sistem ini, yakni Lobar dan Loteng.
Adanya pelayanan PLHUT di Kantor Kemenag tersebut dapat membantu mempersingkat waktu dan proses pendaftaran. Karena di lokasi yang sama, pihak Kemenag telah menyediakan fasilitas pembayaran dari berbagai bank yang telah ditentukan.
“Ini harapan kita bisa mempermudah proses pendaftaran. Karena masyarakat yang akan mendaftar hanya perlu membawa persyaratan dari rumah. Karena sudah ada enam bank yang berjejer di sini” ungkap Kepala Kemenag Lobar, H. Jalalussayuthy, saat dikonfirmasi di kantornya, Selasa (05/01/2021).
Kemudian calon peserta jamaah haji hanya tinggal mengantre untuk melakukan pembayaran tanpa harus pergi ke bank. Sehingga mereka akan langsung terdata dalam sistem yang telah disetting dan bisa pulang membawa nama porsinya.
Di mana masyarakat yang akan mendaftar hanya perlu membawa KTP, KK, kartu keterangan sehat beserta keterangan golongan darah dari puskesmas, maka langsung akan didata.
“Jadi sekali dia datang, tidak ke mana-mana, setor juga di sini, dan langsung dibawa nama porsi” jelasnya.
Dirinya menyebut, dengan sistem ini, proses pendaftaran hingga pembayaran hanya memakan waktu kurang lebih 15 menit, jika pendaftar sepi. Namun, jika ramai, itu diperkirakan memakan waktu sekitar 30 menit atau paling lama satu jam.
Ia menjelaskan bahwa sistem PLHUT yang disediakan Kemenag terkait dengan mempermudah proses pendaftaran. Namun terkait dengan tes kesehatan dan pembuatan paspor, itu harus tetap ke pelayanan terkait.
“Kalau ini hanya untuk penyetoran dan nama porsi, kalau mengurus yang lain-lain itu kan nanti pas dia mau berangkat” tandas Kepala Kemenag Lobar ini.
Selain untuk para calon jamaah haji, Kemenag juga telah menyediakan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di kantor Kemenag untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai hal yang berkaitan dengan perizinan dan pelayanan dari kementerian agama.
