Mataram (Inside Lombok) – Pendataan awal registrasi sosial ekonomi (Regsosek) sejauh ini progres pendataannya berjalan lancar. Hanya saja masih ada kendala yang dihadapi, terutama bagi para petugas yang melakukan pendataan dalam menemui responden atau masyarakat di jam-jam tertentu. Karena terkadang tidak ada masyarakat yang ditemui di pagi hingga sore hari, lantaran bekerja.
Sebagaimana diketahui, Regsosek 2022 merupakan sistem dan basis data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan yang terhubung dengan data induk kependudukan, serta basis data lainnya hingga tingkat desa/kelurahan.
“Berjalan lancar, kendala dari petugas yang belum ketemu sama responden karena ada yang kerja. Ini biasa dan sarankan datang sore atau malam hari,” ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Wahyudin, Jumat (21/10).
Untuk di NTB, BPS menerjunkan hingga 9.129 petugas. Dengan jumlah petugas terbanyak di Lombok Timur sebanyak 2.279 orang, Lombok Tengah sebanyak 1.870, Lombok Barat sebanyak 1.237. Sedangkan kabupaten/kota lainnya di bawah seribu orang petugas.
“Petugas yang diturunkan untuk melakukan pendataan di NTB ada sebanyak 9.129 orang dan sudah diturunkan ke masing-masing wilayah,” katanya.
BPS mendapatkan tugas dari pemerintah melalui Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk melakukan pendataan registrasi sosial ekonomi. Dimana pendataan tersebut mencakup seluruh penduduk dan informasinya mengenai profil dari kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan juga tingkat kesejahteraannya.
“BPS sudah memetakan 30 indikator dan 10 goals dalam daftar Regsosek, untuk mengukur status ekonomi dari seluruh penduduk,” ucapnya.
Pendataan yang sudah memasuki sepekan ini progres pendataan berjalan dengan baik. Dimana Pengumpulan Regsosek ini dilatarbelakangi oleh terbatasnya ketersediaan data sosial ekonomi seluruh penduduk. Dimana data tersebut untuk menetapkan target pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs).
Diakui pendataan Regsosek ini tentu dihadapi sejumlah tantangan, mulai dari dibutuhkannya pemutakhiran berkelanjutan untuk metode pencarian data, hingga proses perawatan bersama terhadap data tersebut.
“Kalau tata kelola data untuk Regsosek ini bisa berjalan baik kedepannya, maka 30 indikator ini punya potensi besar untuk memberikan kontribusi pada penyediaan data SDGs,” tuturnya.
Regsosek yang digelar pada 15 Oktober-14 November akan menghasilkan data kemiskinan terbaru yang lebih riil karena dilakukan secara serentak per kepala keluarga. Data hasil Regsosek ini akan jadi acuan pemerintah dalam membuat program perlindungan sosial kepada masyarakat. Baik itu dari jenis program hingga sasaran program bantuan sosial pemerintah. Selain itu, data tingkat kemiskinan bisa dilihat dari 2 sisi, makro dan mikro. Data angka kemiskinan tiap 6 bulan sekali dirilis BPS merupakan hasil survei nasional pengambilan datanya melalui uji sampel.
“Berbeda dengan data Regsosek yang dilakukan BPS. Pendataan ini dilakukan kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Kemudian hasilnya diolah dan dibuat peringkat, dari yang termiskin hingga paling kaya,” jelasnya. (dpi)
