Lombok Barat (Inside Lombok) – Dampak efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah pusat mulai dirasakan oleh hotel-hotel yang ada di kawasan wisata Senggigi. Terlebih sudah tidak ada lagi kegiatan MICE (pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran) yang biasanya dilakukan oleh instansi pemerintahan. Kondisi ini pun dikhawatirkan akan mengakibatkan gelombang kedua pandemi, yang menyebabkan hotel harus merumahkan bahkan memutuskan hubungna kerja dengan karyawan demi tetap bisa bertahan.
“Dampak yang dialami hotel sangat parah, kalau saya lihat dari sisi okupansi (penurunannya) berkisar 20-30 persen sejak diberlakukannya efisiensi anggaran. Padahal sebelumnya bisa di angka 60-70 persen,” ungkap General Manager (GM) Merumatta Senggigi, Fahrurrazi saat dikonfirmasi, Kamis (20/03/2025).
Selain penurunan okupansi yang dirasa cukup drastis, tetapi agenda meeting juga disebutnya sudah hampir tidak ada lagi saat ini. “Sudah tidak ada agenda meeting dari pemerintah. Kalau agenda meeting pemerintah (penurunannya) 100 persen, karena sudah tidak ada aktivitas sama sekali,” bebernya.
Kondisi ini pun membuat pihaknya sudah mulai mengurangi jumlah tenaga harian mereka. Sehingga jika situasi ini tetap berlanjut, dampak ini juga dikhawatirkan akan dirasakan oleh karyawan kontrak. “Tentunya ini akan menjadi warning, kalau ini berlanjut (Pandemi) Covid jilid dua akan terjadi, di mana pasti akan ada PHK di mana-mana,” keluhnya.
Kendati saat ini belum ada PHK yang dilakukan oleh manajemen Merumatta Senggigi. Namun, mereka sudah mulai mengistirahatkan karyawan harian. Pria yang akrab disapa Oji ini memperkirakan hal ini akan berlangsung hingga situasi normal kembali. “Karena untuk hotel bisa survive atau berjalan lancar, paling tidak okupansi harus diatas 50 persen,” jelasnya.
Pihaknya pun berharap, agar pemerintah menelaah kembali kebijakan tersebut. Sehingga dunia pariwisata yang baru saya bisa sedikit menghirup udara segar pasca pandemi Covid-19 lalu, kini bisa normal kembali. “Harapan kami pasti kebijakan tersebut dibatalkan. Sehingga semua normal kembali dan pariwisata NTB bisa bergairah lagi,” tandas Oji.
Hal senada juga diungkapkan oleh GM Aruna Senggigi, Yeyen Heryawan yang mengaku penurunan agenda rapat pemerintahan sudah menyentuh angka 20 persen sejak bergulirnya isu efisiensi anggaran tersebut. “Kalau okupansi dari awal tahun sampai sekarang sih sekitar 47 persen, masih standar. Cuma yang kita cukup kurang adalah meeting, itu sekitar 20 persen dari Januari sampai Februari,” bebernya.
Diakui, saat ini Aruna disebut masih bisa bertahan, jika mengacu pada budget di tahun 2025 ini. Bahkan, belum ada PHK dan pengistirahatan karyawan yang dilakukan. “Karena kan berita ini (efisiensi anggaran) sekitar akhir bulan lalu ya. Jadinya kita sudah siasati. Terutama menjadikan Aruna sebagai destinasi bagi wisatawan mancanegara,” pungkasnya. (yud)
