Mataram (Antara) – Penyidik Kepolisian Resor Mataram, Nusa Tenggara Barat, menunggu kabar dari jaksa terkait tahap dua atau pelimpahan tersangka dan barang bukti kasus dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMKN 1 Narmada.
“Untuk tahap duanya, kita masih menunggu kabar dari jaksa. Dari kita sebenarnya kapan pun diminta, kita siap limpahkan,” kata Kasat Reskrim Polres Mataram AKP Joko Tamtomo di Mataram, Kamis.
Terkait dengan pernyataan dari pihak kepolisian tersebut, Kejari Mataram melalui Kasi Pidsus Anak Agung Gde Putra mengatakan bahwa kasusnya memang sudah dinyatakan lengkap atau istilah dalam hukumnya P21.
Karena itu, dalam waktu dekat pihak jaksa akan bersurat ke penyidik kepolisian untuk melakukan pelimpahan tersangka dan barang buktinya.
“Mungkin dalam waktu dekat ini akan kita bersurat ke penyidiknya, untuk tahap duanya,” ujar Gde Putra.
Dua tersangka yang ditetapkan dalam kasus dugaan korupsi dana BOS Tahun Anggaran 2014/2015 ini adalah kepala sekolah dengan inisial MA dan NH, bendaharanya.
Keduanya ditetapkan sebagai pihak yang bertanggung jawab karena diduga telah menyalahgunakan kewenangannya hingga mengakibatkan muncul kerugian negara.
Menurut hasil perhitungan tim audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB yang telah diterima penyidik, nilai kerugian negara mencapai angka Rp316 juta dari Rp1,9 miliar yang telah dianggarkan pemerintah.
Sehingga dalam berkas perkaranya, kedua tersangka disangka melanggar dengan Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31/1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam penanganan kasus dugaan korupsi dana BOS SMKN 1 Narmada yang dimulai pada Juli 2016 itu, penyidik tidak melakukan penahan terhadap kedua tersangka.
Selain karena alasan kooperatif tersangka, peran keduanya sebagai pejabat struktural di SMKN 1 Narmada, masih dibutuhkan pihak sekolah. (Ant)
