Lombok Barat (Inside Lombok) – Turun langsung meninjau pengerjaan jalan Terong Tawah, Bupati Lobar, Lalu Ahmad Zaini (LAZ) berharap prosesnya bisa berjalan lancar dan sesuai kontrak yang telah ditandatangani dengan rekanan. Ia pun mengharapkan partisipasi masyarakat juga muncul, antara lain dengan menuntaskan kewajiban seperti membayar pajak.
“Tentu dalam dalam proses pembangunan itu, Pemerintah Daerah mengharapkan partisipasi masyarakat untuk terlibat di dalamnya,” ujar LAZ saat turun ke Terong Tawah, Selasa (13/05/2025). Dijelaskan pihaknya, berdasarkan data yang dicatat pemda, di Terong Tawah hanya setengah dari jumlah wajib pajak yang membayar PBB.
Melihat data itu, LAZ berharap ada kesadaran dari masyarakat Terong Tawah untuk menunaikan kewajibannya. Terlebih saat ini, pemda disebutnya telah menunaikan kewajibannya untuk memperbaiki jalan yang selama ini ramai dikeluhkan masyarakat setempat. “Harus saling sinergi ya. Saya berharap seluruh masyarakat yang ada di Terong Tawah ini bisa melaksanakan kewajibannya untuk membayar PBB,” tegasnya.
Selain itu, LAZ juga menyinggung soal masih banyaknya warga yang tinggal di perumahan di kawasan Terong Tawah yang masih ber-KTP luar Lombok Barat. “Masih ada setengah penduduk yang di Terong Tawah ini ber-KTP luar. Saya berharap ke depan menjadi ber-KTP Lombok Barat,” harapnya.
Dengan demikian, kata dia, nantinya sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan tanggungjawabnya bisa menjadi lebih baik. LAZ juga berpesan kepada pihak rekanan yang memenangkan tender pengerjaan jalan tersebut, agar bisa melaksanakan tugasnya sesuai kontrak.
Sebelumnya, Kadis PU-TR Lobar, Lalu Winengan juga sempat menyinggung soal masih rendahnya realisasi PBB di Terong Tawah. Yang seharusnya di kawasan itu PBB nya bisa mencapai hampir Rp2 miliar. Namun yang terbayar sejauh ini baru hanya Rp1,5 miliar saja.
“Maka, tugasnya adalah kami minta untuk segera selesaikan kewajibannya. Karena Pemerintah Daerah sudah berkomitmen dan mengatensi perbaikan jalan Terong Tawah ini. Jadi masyarakat jangan hanya menuntut hak, tetapi juga laksanakan kewajiban,” tegas pria berkepala plontos ini.
Winengan juga meminta agar masyarakat yang tinggal di Terong Tawah namun di KTP-nya masih berdomisili di Kota Mataram. Untuk segera mengurus perpindahan domisili mereka. “Saya kira gak berdosa untuk jadi penduduk Lombok Barat,” tukasnya.
“Jangan hanya minta dan menuntut hak saja, kewajiban harus dilaksanakan. Ini juga masalah jumlah penduduk, karena ini akan berpengaruh terhadap Dana Alokasi Umum (DAU),” tandasnya. (yud)
