Mataram- (Inside Lombok) – Perguruan tinggi di Provinsi NTB berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan yang setara bagi semua anak. Hal itu terlihat dari digelarnya webinar nasional pendidikan inklusif dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional (HAN) 2022 pada Sabtu, 23 Juli.
Webinar dengan tema melalui pendidikan inklusif wujudkan sekolah ramah anak dalam implementasi Kurikulum Merdeka tersebut terlaksana atas kerjasama Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dengan pusat layanan disabilitas Universitas Hamzanwadi dan laboratorium pendidikan inklusif Universitas Mataram. Kegiatan itu didukung oleh Inovasi untuk Anak Indonesia (INOVASI) NTB.
Harapan terselenggaranya kegiatan itu agar pendidikan inklusif bisa diterapkan dalam implementasi Kurikulum Merdeka yang telah diluncurkan pemerintah pusat. “Tujuan utama webinar ini fokus pada pendidikan inklusif mengingat ABK (anak berkebutuhan khusus) tersebar di semua tempat. Kita berharap semua anak mendapatkan hak setara dalam pendidikan,” kata Ketua Asosiasi LPTK Provinsi NTB, A. Wahab Jufri.
Menurutnya, kolaborasi antar semua perguruan tinggi adalah tuntutan yang dibutuhkan untuk pendidikan anak yang setara. Saat ini ada 17 perguruan tinggi yang tergabung dalam asosiasi LPTK NTB.
Wakil Gubernur NTB- Hj Sitti Rohmi Djalilah saat membuka webinar tersebut mengatakan, keberadaan LPTK sangat strategis untuk mewujudkan sekolah yang ramah anak. Pasalnya, LPTK bertugas untuk mencetak guru yang akan berinteraksi dengan semua anak. Termasuk di dalam menerapkan pendidikan inklusif yang dianggap penting untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada seluruh anak tanpa terkecuali dan tanpa diskriminasi.
“Yang menjadi hak semua anak NTB. Jadi pemenuhan hak anak yang menjadi atensi dan harus kita perjuangkan dalam memperingati HAN,” ujarnya. Menurutnya, yang dibutuhkan oleh ABK sejatinya adalah pengakuan terhadap kompetensi yang mereka miliki dan diterima tanpa dipandang sebelah mata. Untuk meningkatkan kompetensi ABK, Sekolah Luar Biasa (SLB) yang ada di NTB saat ini juga lebih diperhatikan. Sehingga mereka bisa dengan mudah terserap untuk bekerja sesuai dengan keahlian masing.
“Kita harus memberikan porsi kepada semua anak-anak kita agar mendapatkan haknya,” katanya lagi. Pemprov sekarang membuka peluang bagi ABK. Begitu pula dengan sektor yang lain. Tapi disesuaikan dengan kemampuannya.
Sementara itu, Provincial Manager INOVASI NTB Sri Widuri dalam kesempatan yang sama mengatakan, Kurikulum Merdeka ini menjadi angin segar bagi siswa dan guru. Pasalnya, perhatian guru tidak lagi harus berfokus pada penuntasan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) saja seperti sebelumnya. Namun, lebih terfokus pada pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya.
“Tapi di sisi lain ini menjadi tantangan bagi pendidikan inklusif yang selama ini kurang mendapatkan perhatian,” katanya. Oleh karena itu, guru harus dipengaruhi untuk melihat pendidikan inklusif. Dia berpesan kepada para guru untuk melihat bahwa pendidikan inklusif ini adalah pendidikan inklusif menguntungkan semua anak.
“Karena sejatinya pendidikan inklusif itu adalah pendidikan yang memastikan semua anak mendapatkan pendidikan yang berkualitas sesuai kemampuan, karakteristik dan kesulitan tanpa diskriminasi,” katanya.
Menurutnya, pendidikan inklusif ini perlu diperkuat. Karena yang terjadi di lapangan selama ini seringkali hal itu dianggap sebagai pendidikan yang terkesan hanya menguntungkan ABK saja. Sehingga seringkali pendidikan inklusif ini menjadi pendidikan eksklusif.
“Bahkan, ada yang bilang sekolah saya bulan sekolah inklusif yang tidak membantu pesan kita bahwa pendidikan inklusif itu adalah pendidikan untuk semua anak,” kata Sri.
Kemudian, dia juga mengingatkan para guru bahwa pendataan awal terkait dengan kemampuan siswa melalui assessment atau penilaian adalah hal yang membantu dan bermanfaat bagi guru dan juga siswa. Sejauh ini, data terkait dengan ABK sangat kurang diperhatikan. Padahal, semakin cepat ada data terkait dengan kondisi siswa, maka akan cepat ada pelayanan pendidikan yang tepat.
“Semua anak punya hak untuk mendapatkan hak untuk mendapat layanan secepatnya. Semakin lama dia dapatkan maka akan semakin lama dia merasa tertinggal (dalam pelajaran) dan merasa rendah diri. Sehingga semakin dini dilakukan akan semakin baik,” imbuhnya. (azm)
