Mataram (Inside Lombok) – Masyarakat kecil masih menjadi sasaran pelaku penyedia pinjaman online (pinjol) ilegal hingga rentenir. Untuk itu edukasi perlu terus diberikan, agar masyarakat dapat terhindar dari lubang hutang yang menjerat.
“Sasarannya kan masyarakat kecil karena memang caranya sangat mudah dan tidak ada beban, sehingga begitu dapat duit, tidak bisa diganti, mereka yang tidak bisa apa-apa terjebak sudah, sedangkan ini yang harus kita selamatkan,”, kata Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah.
Menurutnya, literasi dan proses edukasi harus lebih ditekankan khususnya melalui sekolah dengan cara yang persuasif sesuai tingkatannya, baik TK, SD, SMP, maupun SMA. Khususnya terkait ekonomi syariah, yang edukasinya dapat dilakukan baik di sekolah, masjid, musala hingga melalui posyandu.
Menyikapi kondisi itu, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) juga memberi perhatian. Salah satunya dengan rencana program edukasi terkait ekonomi syariah di NTB. Direktur Jasa Keuangan Syariah KNEKS, Taufik Hidayat mengatakan potensi ekonomi syariah di NTB sangat luar biasa.
“Rencananya kami akan membuat pusat research di Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang akan diresmikan oleh Pak Wapres, sekaligus menyampaikan potensi ekonomi dengan adanya Pusat Research tersebut,” ungkapnya.
KDEKS sendiri merupakan perpanjangan tangan dari fungsi KNEKS di daerah, sehingga program-program yang disusun oleh KNEKS bisa terimplementasikan sampai ke daerah. Wakil Presiden selaku ketua harian mengharapkan tingkat literasi ekonomi dan keuangan daerah pada Tahun 2024 dapat mencapai 50 persen. (azm)
