Mataram (Inside Lombok) – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Sitti Rohmi Djalillah, menyampaikan perasaan optimisnya dalam menurunkan kemiskinan di NTB melalui program-program yang telah disusun oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Program-program tersebut melingkupi peningkatan di tiga (3) sektor, yaitu produktifitas pertanian, pariwisata, serta industrialisasi.
Rohmi menyebutkan untuk meningkatkan ketiga sektor tersebut masalah utama yang dihadapi adalah merubah pola-pikir masyarakat untuk mau berubah. Karena itu, Rohmi menyebut bahwa untuk mengentaskan kemiskinan maka Pemprov sangat membutuhkan sinergi yang aktif dari Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Desa yang ada di NTB.
“Untuk melibatkan masyarakat, kita butuh effort (usaha, red). Menggerakkan mereka itu butuh usaha bersama,” ujar Rohmi, Senin (08/04/2019) saat bertemu dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan kemiskinan (TNP2K), di Ruang Kerja Gubernur.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Rohmi menerangkan bahwa Pemprov NTB telah memilih beberapa program unggulan. Diantaranya program sanitasi air bersih, revitalisasi posyandu, NTB bebas sampah, serta peresmian beberapa desa wisata.
“Yang paling utama adalah membangun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan. Terutama pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB. Pemerintah desa pun menjadi ujung tombak yang harus dilibatkan untuk menyukseskan program itu,” ujar Rohmi.
Untuk itu, Rohmi menerangkan bahwa pengalokasian APBDes ke sejumlah item untuk program pembangunan desa merupakan langkah yang tepat seperti yang ditungjukkan dari peresmian beberapa desa wisata yang telah dilakukan.
“NTB merupakan daerah yang berhasil menurunkan angka kemiskinan sekitar 1% setiap tahun. Salah satu yang menjadikan itu sukses adalah kesamaan visi untuk menyejahterakan masyarakat dan komitmen menurunkan angka kemiskinan,” ujar Rohmi.
Rohmi sendiri menyatakan bahwa jajaran Pemprov NTB akan terus turun ke desa-desa. Bukan hanya untuk membawa anggaran, namun untuk memantau langsung proses pemberdayaan bagi masyarakat dan pemerintah desa.
Selain membangun sinergi tersebut, untuk menurunkan angka kemiskinan di NTB Rohmi menyebutkan perlunya memperbaiki kualitas hidup manusia di NTB. Diantaranya kualitas kesehatan, pendidikan, dan lingkungan.
“Jangan kira bahwa sanitasi air bersih itu tidak ada hubungannya dengan kemiskinan. Kesehatan punya korelasi kuat dengan kemiskinan. Begitu juga dengan pendidikan, pendapatan dan lingkungan. Bahkan pariwisata pun mempunyai hubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat,” tegas Rohmi.
Selain itu, hadirnya industrialisasi pengolahan di NTB itu yang merupakan program baru yang digagas Pemprov NTB diharapkan dapat menaikkan harga jual prodak masyarakat di NTB secara umum dengan membantu mengolah bahan baku yang dimiliki menjadi prodak baru dengan harga jual lebih tinggi.
“Kami tidak ingin masyarakat tidak mendapatkan apa-apa. Mereka harus mendapatkan nilai tambah dari apa yang mereka usahakan. Nilai tambahnya harus di NTB, bukan di daerah lain,” ujar Rohmi.
Hal lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah perbaikan data yang ada di pemerintahan. Menurut Rohmi, data yang dimiliki pemerintah saat ini masih belum maksimal, sehingga masih ada celah yang memungkinkan belum tepatnya sasaran dari program yang telah disusun pemerintah.
Untuk itu, Rohmi menerangkan bahwa pelibatan para kader dan pendamping desa menjadi sangat penting. Mengingat data terbaru adalah data yang dimiliki oleh kader-kader di desa yang paling mengetahui kondisi di masyarakat secara detail dan menyeluruh.
Dengan pertimbangan tersebut, Rohmi menyebut bahwa Pemprov NTB beserta pemerintah Kabupaten/Kota akan menjamin kesejahtraan kader dan pendamping desa dengan menyusun komponen honorarium yang lebih layak.
“Gaji yang layak diniatkan, agar mereka memiliki semangat dalam bekerja,” pungkas Rohmi.
