Mataram (Inside Lombok) – Pemilihan Walikota (Pilwalkot) Mataram 2024 adalah momentum yang tepat melakukan perubahan di Kota Mataram. Pasalnya, yang bisa memberikan jaminan perubahan adalah kepala daerah.
“Ganti pilot (walikota, Red) atau co-pilot (wakil walikota, Red), atau salah satu dari keduanya,” kata Pengamat Politik UIN Mataram, Ihsan Hamid dalam diskusi yang diadakan oleh Wadah Urun-Rembug Konstelasi Politik (Warung Kopi), Rabu (26/6) malam.
Ia mengatakan, produk kepemimpinan di Kota Mataram diproduksi oleh satu partai saja. Dominasi ini begitu kentara dengan komposisi petahana baik di posisi wali kota ataupun wakil wali kota berasal dari partai yang sama. “Bagaimana kita bisa berharap ada perubahan rasa atau menu kalau selama kurun waktu kepemimpinan di kota isinya dari dapur yang sama?” ujarnya.
Ihsan melihat, peluang wajah baru itu sangat terbuka saat ini. Jika melihat dari ketergantungan Golkar pada partai lain. Perolehan 7 kursi di Pemilu 2024 ‘memaksa’ Golkar harus membangun koalisi dengan partai lain. Artinya ada ruang negosiasi politik yaitu Golkar menerima pasangan dari partai lain sebagai pasangannya. “Jika hal ini terjadi, maka kerinduan warga kota tentang wajah baru bisa terwujud,” ucapnya.
Sementara itu, Pendiri Lembaga Riset dan Konsultan Kebijakan Publik Policy Plus Dr Adhar Hakim lebih menekankan untuk mendorong petahana saat ini diuji. Tantangan ini lebih condong untuk memacu petahana mengeluarkan gagasan lebih baik lagi. “Sehingga petahana ini terpacu mengeluarkan ide dan gagasan yang lebih baik lagi, kalau ada yang menantangnya dengan kapasitas yang hebat pula,” ucapnya.
Challenge bagi petahana menurut Adhar, dapat menjawab harapan masyarakat tentang wajah baru ibu kota yang didamba. Misalnya sektor kebijakan publik di kota nyatanya saat ini dalam beberapa hal belum optimal. Misalnya dalam tata kelola parkir, retribusi pasar, dan potensi-potensi PAD lainnya.
“Kalau muncul penantang baru dengan ide dan gagasan yang lebih segar, saya pikir petahana akan terpacu berpikir yang lebih baik lagi,” ucap mantan Kepala Ombudsman Perwakilan NTB ini. (azm)
