Mataram (Inside Lombok) – Fraksi PKB DPRD Nusa Tenggara Barat menilai program “zero waste” atau bebas sampah yang kini tengah digaungkan Pemerintah Provinsi NTB hanya hebat diatas kertas sementara prakteknya di lapangan dinilai belum optimal dan tidak pernah menyentuh masyarakat.
“Program tersebut hanyalah hebat diatas kertas saja, minimnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota mengakibatkan program ini belum optimal dilaksanakan,” kata anggota DPRD NTB dari Fraksi PKB, H. M Jamhur saat membacakan pandangan Fraksi PKB atas penyampaian pendapat Gubernur NTB terhadap empat buah raperda prakarsa DPRD NTB pada sidang paripurna DPRD NTB di Mataram, Senin.
Menurut Jamhur, meski program “zero waste” telah dipayungi oleh Peraturan Daerah (Perda) tentang tata kelola sampah, dan adanya penganggaran melalui APBD 2019 sebesar Rp13 miliar untuk program pengelolaan sampah, namun pada kenyataannya masih ditemukan tata kelola sampah yang belum berjalan dengan baik, dan terkesan jalan di tempat.
“Pemerintah juga harus merangkul kelompok dan asosiasi serta lembaga di luar pemerintah yang telah melakukan program persampahan secara mandiri, agar pemerintah dapat menerima masukan agar pelaksanaan program “zero waste” di NTB bisa berjalan dengan baik,” katanya.
Senada dengan itu, anggota Fraksi PKB lainnya, Akhdiansyah melihat banyak program “zero waste” yang sejatinya diperuntukkan kepada masyarakat, melalui pembentukan kelompok bank sampah ternyata tidak sesuai karena dinilai hanya menguntungkan kelompok tertentu.
“Kami banyak menerima laporan dan pengaduan masyarakat datang ke PKB yang mempertanyakan program ini, karena merasa tidak pernah diakomodir. Padahal, mereka sudah mengajukan usulan, tapi tidak pernah mendapat respon, meski programnnya banyak,” kata Akhdiansyah.
Selain itu, Guru Toi sapaan akrab Akhdiansyah, kemudian menyinggung soal koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota yang terlihat tidak berjalan maksimal sehingga terkesan jalan sendiri-sendiri.
“Provinsi itu sifatnya koordinasi, kabupaten kota tinggal kerja. Tapi rupanya itu tidak berjalan, terbukti di beberapa tempat sampah masih ditemukan berserakan. Buktinya Gubernur sampai turun melihat sampah di wilayah Kota Mataram, sehingga wajar kita pesimis program ini akan berhasil,” katanya.
Terkait hal itu, kata Akhdiansyah, pihaknya berharap program zero waste dapat di evaluasi oleh Pemprov NTB, sehingga kedepan program yang telah digaungkan gubernur dan wakil gubernur tersebut bisa berjalan maksimal.
“Kenapa kita sampaiakan sikap seperti itu, supaya program ini berhasil dan sukses,” kata Guru Toi. (Ant)
