Lombok Barat (Inside Lombok) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lombok Barat, intensifkan pemantauan terhadap tempat spa dan hotel melati yang ada di kawasan Lobar. Pasca-digrebeknya salah satu salon yang berkedok menyediakan jasa pijat tradisional (spa) yang ternyata menjadi lokasi prostitusi di Batu Layar, beberapa waktu lalu.
“Atas peristiwa itu, kami intensifkan pemantauan spa-spa di wilayah Senggigi. Jangankan itu, hotel melati pun akan kita pantau terus” tegas Kasat Pol PP Lobar, Bq. Yeni S. Ekawati, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (05/01/2021).
Dirinya mengakui bahwa memang spa yang bersangkutan tersebut memiliki izin yang lengkap untuk beroperasi. Namun, atas dasar prostitusi yang terjadi di sana yang telah diungkap kepolisian, pihak Pol PP Lobar, selaku penegak Perda pun telah berkoordinasi dengan pihak perizinan untuk mencabut izin atas spa tersebut.
“Atas dasar itulah kami layangkan surat ke perizinan untuk mencabut izin spa itu. Dan kami pun tetap melakukan pemantauan” bebernya.
Ia pun menegaskan, bahwa dalam kasus semacam ini tidak akan ada toleransi. Pol PP bersama pihak terkait lainnya akan melakukan penutupan dan yang bersangkutan akan masuk daftar black list.
Saat ini, diakui Yeni, pihaknya tetap melakukan pemantauan sesuai prosedur. Guna memastikan tidak adanya operasi di spa tersebut. Di mana saat ini pemantauannya telah berjalan sejak 25 Desember 2020 lalu.
“14 hari kita lihat (tetap dipantau), tujuh hari kembali kami ingatkan, setelah itu dilanjutkan empat hari lagi. Baru kami akan minta segala sesuatunya segera untuk ditutup dan tidak boleh lagi beroperasi sama sekali” tegasnya.
Sehingga pihaknya memberi peringatan terhadap spa-spa lainnya yang ada di wilayah Lobar untuk menjadikan peristiwa tersebut sebagai pelajaran.
“Karena tidak menutup kemungkinan hal-hal seperti itu juga bisa terjadi di tempat lain. Tapi saya berharap itu tidak terjadi” ujar Yeni.
Ia pun tidak ingin tindakan pemerintah dalam menyikapi hal semacam ini justru dinilai hanya sebagai bentuk gertakan tanpa berani mengambil sikap tegas. Sehingga dalam hal ini, pihaknya tidak akan main-main dalam menindak tegas.
“Kita adu-aduan sudah kalau hal ini, ndak ada itu pemerintah cuma menggertak. Saya sudah minta kepada teman-teman diperizinan, bahwa ini adalah catatan kita” tandas Kasat Pol PP Lobar ini.
