Mataram (Inside Lombok) – Aliansi Forum CPPPK NTB menggelar aksi di depan kantor DPRD NTB. Masa aksi menuntut pencabutan surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) tentang Penundaan Pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di 2024 ini.
Korlap Massa Aksi, Andri mengatakan masa aksi menolak surat edaran yang mengundang PMT hingga tahun 2026 mendatang. “Kalau yang lain-lain saya rasa bukan tidak terlalu penting. Tapi itu pokok yang kami sampaikan,” katanya.
Ia mengatakan, seharusnya SK itu diterima pada Maret atau April 2025 ini. Hanya saja kemudian muncul surat edaran yang menunda pemberian SK tahun 2026 mendatang. “Alhamdulillah yang menemui kami tadi luar biasa. Kami ucapkan terima kasih. Terutama pada anggota dewan yang membubuhkan jempol darah di tanda tangannya,” katanya.
Direncanakan, anggota DPRD NTB yang menangani persoalan PPPK akan datang ke pemerintah pusat. Jika perlu, perwakilan massa aksi akan ikut mendampingi. “Kamis rencananya, bila perlu kita ikut,” ujarnya.
Jumlah massa yang ikut pada aksi ini yaitu mencapai 1.500 orang khususnya di Pulau Lombok. Ribuan massa aksi tersebut terdiri dari tenaga teknis, Guru, tenaga kesehatan. “Kalau tidak diakomodir kami akan kembali dengan kekuatan 100 persen,” katanya.
Berbagai tulisan poster dibawa oleh massa aksi. Misalnya meminta agar Presiden RI mencopot Menteri Menpan RB Rini Widyantini. Pasalnya kebijakan yang dikeluarkan tidak pro terhadap rakyat.
Sementara itu, Sekretaris Komisi V DPRD NTB, Sitti Ari mengatakan akan mengakomodir tuntutan massa aksi. DPRD NTB akan segera sampaikan tuntutan massa aksi ke pemerintah pusat agar segera diatensi. “Yang jelas kami bersama kawan-kawan menandatangani tuntutan kawan-kawan PPPK dan segera berkoordinasi dengan komisi I untuk ke Kemenpar RB,” katanya.
Ia mengatakan, perwakilan dari massa aksi diterima untuk menyampaikan tuntutannya. DPRD NTB akan segera disampaikan ke pemerintah pusat tuntutan massa aksi. “Paling lambat Minggu depan tuntutan ini kami sampaikan ke pusat. Yang menandatangani ini kami berempat dan tidak mengurangi kualitas perjuangan kami. Insya allah Paling lambat Minggu depan ke Kemenpan RB, Kemendagri dan Komisi II. Itu kami ucapkan untuk menyampaikan aspirasi,” katanya. (azm)
