PUPR Mataram Petakan Titik Genangan di Mataram

Tenaga harian lepas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, melakukan normalisasi sedimentasi secara manual di Kali Ning, antisipasi musim penghujan. (Inside Lombok/ANTARA/Nirkomala)

Mataram (Inside Lombok) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram melakukan pemetaan sejumlah titik genangan di Ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, guna mempermudah kegiatan normalisasi antisipasi musim hujan.

“Titik genangan di Kota Mataram saat ini terdapat pada sekitar lima titik,” kata Kepala Dinas PUPR Kota Mataram Miftahurrahman di Mataram, Rabu.

Lima titik genangan tersebut meliputi, Jalan Majapahit tembus ke Pagesangan Barat dan Timur, kawasan tahan haji, Sekarbela, Kali Ning di Gubuq Batu, dan bagian selatan Kota Mataram dari timur hingga barat.

Dikatakan, lima titik genangan tersebut saat ini sedang dilakukan kegiatan normalisasi penangkatan sedimen oleh puluhan petugas harian lepas secara manual.

“Sedimen pada titik-titik genangan itu tidak dapat dilakukan normalisasi dengan menggunakan alat berat, karena lokasinya yang tidak memungkinkan,” katanya.

Ia mengatakan, normalisasi sedimentasi pada titik tersebut sudah urgen karena tinggi sedimentasi hampir rata dengan permukaan saluran sehingga hal itu menjadi tantangan apalagi titik-titik tersebut tidak bisa menggunakan alat berat.

Karenanya, kegiatan normalisasi perlu dilakukan lebih cepat agar ketika musim hujan tiba, sedimentasi saluran bisa berkurang dan dapat menampung debit air lebih banyak sehingga tidak meluap ke jalan dan rumah warga.

“Normalisasi secara manual cukup berat dan membutuhkan waktu lama. Buruh yang kami turunkan juga terbatas sementara titik yang harus dinormalisasi masih banyak,” katanya.

Berbeda jika lokasinya saluran bisa diakses menggunakan alat berat seperti di kawasan Kekalik, meskipun kondisi salurannya cukup parah namun hal itu cepat tertangani karena bisa menggunakan alat berat.

Menyinggung tentang anggaran normalisasi, Miftahurrahman menyebutkan, untuk tahun 2019 ini, alokasi anggaran normalisasi sekitar Rp2,8 miliar.

“Besarnya anggaran itu, karena kita lebih banyak menggunakan tenaga buruh yakni sekitar 300 orang dan biaya untuk operasional pengangkutan,” katanya. (Ant)