Mataram (Inside Lombok) – Jumlah penduduk NTB yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem pada Maret 2022 lalu sebesar 3,29 persen atau 176 ribu jiwa. Meski terbilang masih banyak, jumlah itu mengalami penurunan dari periode sebelumnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, H. Lalu Gita Ariadi kepada media, Senin (2/1) di Mataram mengatakan, penurunan jumlah penduduk yang masuk kategori kemiskinan ekstrem sebesar 1,49 persen dari Maret 2021 lalu yang mencapai 4,78 persen atau 254 ribu jiwa.
Penanganan kemiskinan ekstrem ini tidak saja dari pemerintah daerah melainkan juga dari pemerintah pusat dan juga desa. Karena ditargetkan tahun 2024 mendatang, kemiskinan ekstrem harus mencapai nol persen.
“Upaya yang kita lakukan yaitu salah satunya pemberdayaan ekonomi. Intervensi juga melalui bantuan sosial kepada masyarakat sasaran,” katanya.
Bantuan yang diberikan tidak saja dari pemerintah daerah melainkan juga pemerintah pusat berupa PBI JKN, PKH serta bantuan lain. Alokasi anggaran yang disiapkan pemerintah Provinsi NTB untuk penanganan kemiskinan yaitu sebesar Rp1,2 triliun.
“Anggaran ini nanti ada untuk pembangunan talud dan itu juga tujuannya untuk penanganan kemiskinan,” kata sekda.
Selain itu, pemberian program bantuan penanggulangan kemiskinan harus mengacu pada data kemiskinan atau data Pensasaran Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Data itu dibuat berdasarkan nama dan alamat yang sudah diverifikasi dan divalidasi dengan berbagai sumber data yang sudah ada. Sebanyak 477.954 KK dan 1.864.812 individu yang masuk ke dalam data P3KE.
Kepala BPS Provinsi NTB, Wahyudin mengatakan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022, kemiskinan ekstrem akan dihapus. Padahal sebenarnya, penghapusan kemiskinan ekstrem ini akan dilakukan di 2030 mendatang sesuai dengan sasaran SDGs.
“Jadi tahun 2030 itu kemiskinan ekstrem akan dihapus. Jadi Pak Presiden memajukan enam tahun. Dari tahun 2030 menjadi tahun 2024 itu kemiskinan ekstrem harus nol,” katanya.
Ia mengatakan, jika target yang sudah ditetapkan pemerintah pusat tidak bisa tercapai, diharapkan bisa mendekati angka nol persen kemiskinan ekstrem. Program penanganan kemiskinan ini tidak langsung menyasar ratusan penduduk yang masuk kategori kemiskinan ekstrem.
“Karena dengan adanya gejolak itu, kalau kita tidak mensasar di luar dari 174 ribu jiwa, bisa jadi di atas itu berpotensi jatuh ke kemiskinan ekstrem,” katanya.
Dengan demikian, untuk mencapai target tersebut program-program pensasaran penanggulangan kemiskinan 1,8 juta jiwa di NTB. “Program P3KE, jadi sasaran kita. Sebagai target supaya kemiskinan ekstrem paling tidak mendekati nol,” pungkasnya. (azm)
