Mataram (Inside Lombok) – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB mencatat realisasi belanja bantuan sosial (bansos) hingga 31 Mei 2025 di Provinsi NTB menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, mencapai Rp13,63 miliar atau 51,61% dari pagu APBN. Angka ini naik 7,40% dibandingkan bulan sebelumnya, April 2025, yang tercatat sebesar Rp12,69 miliar. Peningkatan ini sekaligus melanjutkan tren kenaikan belanja bansos yang terjadi setiap tahunnya sejak 2021.
Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Ratih Hapsari, mengatakan bahwa mayoritas alokasi bansos di NTB difokuskan pada sektor pendidikan dan rehabilitasi sosial. “Jika kita melihat bansos di NTB, kebanyakan dialokasikan untuk pendidikan, khususnya di UIN Mataram dan Institut Agama Hindu Gde Pudja Mataram,” terang, Selasa (24/6).
Secara rinci, alokasi bantuan pendidikan tinggi pada UIN Mataram dan IAHN Gde Pudja Mataram mencapai Rp11,36 miliar. Selain itu, terdapat juga alokasi sebesar Rp2,27 miliar untuk Asistensi Rehabilitasi Sosial Anak, Kelompok Rentan, Lanjut Usia, dan Penyandang Disabilitas. Perlu digarisbawahi bahwa hubungan antara besarnya belanja bansos dengan angka kemiskinan tidak selalu bersifat langsung.
“Menurut saya, hubungannya tidak langsung ke kemiskinan, artinya kemiskinan besar kemudian bansos besar. Karena kalau kita lihat bansosnya itu lebih banyak ke pendidikan, untuk pemberian beasiswa, biasanya seperti itu,” jelasnya.
Lebih lanjut, dimana perspektif bahwa bansos di NTB lebih condong pada investasi jangka panjang melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, bukan semata-mata penanganan kemiskinan secara langsung.
Selain bansos yang direalisasikan langsung, Kementerian Sosial juga menyalurkan berbagai program penting di NTB. Diantaranya ada PKH (Program Keluarga Harapan) pada tahun 2025 dialokasikan Rp222,43 miliar untuk 316 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kemudian, BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) sebesar Rp301,88 miliar dialokasikan untuk 503 ribu KPM. Serta YAPI (Program Yatim Piatu) tahun 2025, program ini mengalokasikan Rp37,53 miliar untuk 66 ribu Penerima Manfaat (PM).
Penting untuk dicatat bahwa pada tahun 2025, terdapat validasi penerima untuk 3 program bansos ini dengan data DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) guna memperbaiki ketepatan sasaran. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan bansos tepat sasaran dan memberikan dampak yang maksimal bagi masyarakat.
“Kami terus berupaya memastikan bahwa setiap rupiah bantuan sosial tersalurkan kepada pihak yang benar-benar berhak, sehingga dampak positifnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat NTB,” imbuhnya.
Semenetara itu, peningkatan realisasi belanja bansos, khususnya di sektor pendidikan, mencerminkan upaya pemerintah untuk berinvestasi pada masa depan generasi muda NTB, yang diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. (dpi)
