Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah berencana akan memberikan subsidi pembelian kendaraan listrik pada 2023 mendatang. Kendati, pemerintah masih menggodok harga mobil listrik yang akan mendapat subsidi. Namun rencana pemberian subsidi terhadap pembelian mobil listrik ini dinilai kurang tepat.
Pengamat Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Mataram, Firmansyah menyebut pemerintah perlu konsisten dalam membuat kebijakan yang berpihak pada masyarakat kecil. Mengingat subsidi merupakan kebijakan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Pembeli mobil listrik adalah masyarakat kelas menengah atas. Tanpa subsidi mereka mampu beli. Harus fokus saja untuk jadikan BBM murah,” ujarnya, Jumat (30/12).
Dikatakan, pemerintah sebaiknya fokus untuk mendorong penurunan harga bahan bakar minyak (BBM), sehingga alokasi subsidi BBM bisa lebih efektif dalam upaya menggairahkan ekonomi. Mengingat kenaikan harga BBM cukup berpengaruh pada semua sektor, sehingga menyebabkan tingginya beberapa harga barang.
“Apalagi adanya ancaman stagflasi ekonomi. Sehingga yang dibutuhkan adalah bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat. Salah satu upaya itu dengan harga bbm murah,” ungkapnya.
Sebagai informasi, pemerintah berencana memberikan subsidi sebesar Rp80 juta untuk setiap pembelian satu unit mobil listrik. Pemberian subsidi ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan kendaraan elektrifikasi di Indonesia.
Meski kebijakan itu masih dalam tahap finalisasi, direncanakan pemberian subsidi sebesar Rp80 juta untuk mobil listrik, Rp40 juta untuk mobil hybrid, Rp8 juta untuk motor listrik, dan Rp5 juta untuk motor konversi.
“Mungkin suatu waktu perlu juga subsidi kendaraan listrik, untuk kebutuhan peningkatan upaya ramah lingkungan. Yang terpenting bagaimana agar skala prioritas yang lebih diutamakan,” jelasnya.
Saat ini yang perlu dilakukan adalah turunkan biaya kebutuhan rumah tangga, atau tingkatkan pendapatan masyarakat. Di mana meningkatkan pendapatan masyarakat berarti meningkatkan skala produksi. Sementara upaya itu yang masih sulit dilakukan dalam kondisi harga BBM tinggi.
“Maka salah satu caranya supaya biaya rumah tangga tidak naik karena tingginya harga BBM. Pemerintah harus fokus perbaiki daya beli masyarakat, khususnya kalangan menengah, Karena mereka menopang ekonomi lokal,” tandasnya. (dpi)
