Lombok Barat (Inside Lombok) – Rumah singgah yang disewakan Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Barat (Lobar) bagi masyarakat yang dirujuk berobat ke Bali diakui membantu. Namun, dari hasil kunjungan yang dilakukan Komisi IV DPRD Lobar, anggaran Rp100 juta per tahun yang digelontorkan pemda untuk rumah singgah tersebut dinilai masih minim dan belum maksimal.
Nominal anggaran tersebut dinilai hanya cukup untuk biaya sewa, belum mencakup biaya-biaya lain yang diperlukan. “Setelah kami cek ke Bali (meninjau kondisi rumah singgah), ternyata kita butuhkan anggaran lebih. Kami berharap pemda memberi support (dukungan) lebih untuk keberadaan rumah singgah tersebut,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Lobar, Lalu Irwan akhir pekan kemarin.
Rumah singgah itu memang merupakan salah satu pelayanan yang diberikan Pemda Lobar bagi masyarakat yang berobat ke Bali dan tidak memiliki tempat tinggal. Irwan menjelaskan, dari informasi yang diperolehnya melalui pihak relawan yang ada di Bali, rata-rata setiap bulannya ada sekitar 15-20 orang yang melakukan pengobatan atau perawatan di Bali dan tinggal di rumah singgah tersebut.
“Ketika ini tidak diakomodir setiap tahunnya, tentu ini menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat kita yang melakukan pengobatan di Rumah Sakit Sanglah,” khawatirnya. Untuk itu, Komisi IV berharap agar Pemda Lobar dapat mengalokasikan tambahan anggaran bagi pihak relawan yang telah ikhlas membantu di rumah singgah tersebut.
Menurut Irwan, anggaran Rp100 juta yang setiap tahun diberikan Pemda Lobar saat ini ternyata hanya cukup untuk biaya sewa saja. Padahal kenyataannya, banyak anggaran yang dibutuhkan untuk biaya pembayaran listrik, air bersih, termasuk juga untuk makanan tambahan dan beras.
“Jadi kami harap di Perubahan (APBD-P) nanti ada tambahan lagi yang diberikan sekitar Rp50 juta atau Rp100 juta untuk rumah singgah kita yang ada di Bali,” harap Irwan. Dia menyebut keberadaan rumah singgah yang jaraknya berdekatan dengan Rumah Sakit Sanglah itu cukup membantu masyarakat Lobar yang melakukan pengobatan di sana. Karena banyak masyarakat Lobar yang harus rutin juga berobat ke Sanglah.
“Yang melakukan perawatan di sana itu rutin, yang kemoterapi satu orang itu bisa 3 kali sampai 4 kali dalam sebulan. Untungnya ada rumah singgah, sehingga biaya hotel dan penginapan bisa irit biaya. Kalau tidak ada fasilitas itu, akan dirasa sangat berat oleh masyarakat kita, khususnya mereka yang kurang mampu,” paparnya.
Dikonfirmasi lebih jauh, rumah singgah yang telah disewa oleh Pemda Lobar sejak 2021 lalu itu memiliki sekitar 30 tempat tidur dan lokasinya berdekatan dengan Rumah Sakit Sanglah. “Akan sangat sayang kalau dipindah karena faktor anggaran. Kita akan sampaikan hal ini ke pihak eksekutif untuk sekiranya bisa dipertimbangkan untuk penambahan anggaran di APBD Perubahan nanti,” pungkas Irwan. (yud)
