32.5 C
Mataram
Selasa, 1 Oktober 2024
BerandaBerita UtamaSebanyak 65.560 Orang Diusulkan Dapat STB Gratis, Implementasi Jadi Pertanyaan

Sebanyak 65.560 Orang Diusulkan Dapat STB Gratis, Implementasi Jadi Pertanyaan

Lombok Timur (Inside Lombok) – Dalam mendukung transmigrasi sinyal dari analog ke digital, pemerintah pusat akan memberikan masyarakat Set Top Box (STB) gratis. Namun sayangnya sampai sekarang program tersebut masih jadi pertanyaan masyarakat.

Kabupaten Lombok Timur melalui Dinas Kominfo telah mengirimkan data calon para penerima STB ke Pemerintah Pusat sebanyak 65.560 orang dari 201 desa. Puluhan calon penerima tersebut telah dilakukan verifikasi dan validasi.

Kepala Dinas Kominfo Lombok Timur, Fauzan mengatakan bahwa pihaknya telah mengusulkan nama- nama calon penerima STB gratis ke Pemerintah Pusat. Dari 254 desa di 21 kecamatan di Lombok Timur terdapat 201 desa yang telah diverifikasi dan validasi.

“Datanya sudah kita kirim ke Pemerintah Pusat dengan jumlah 65.560 orang calon penerima,” terangnya, Senin (15/01/2024).

- Advertisement -

Adapun data calon penerima STB gratis tak serta merta menggunakan data dari penerima Program Keluarga Harapan (PKH), melainkan data yang digunakan yakni kolaborasi antara Diskominfo, Dinas Sosial, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

“Jadi kita kolaborasi data yang ada, dan juga konsolidasi dengan Pemerintah Desa, jadi jika ada data yang dianggap kurang tepat bisa diganti dengan kondisi real masyarakat,” tuturnta.

Diakui Fauzan bahwa sampai saat ini ia belum mengetahui berapa persen progres yang telah berjalan. Hal itu dikarenakan tak ada laporan dari pihak ketiga dan Pemerintah Pusat terkait dengan progresnya.

“Yang pasti sudah berjalan, tapi kita tidak tau berapa persennya karena belum ada laporan progres dari Kementerian Kominfo,” ungkapnya.

Fauzan mengklaim bahwa pihaknya hanya dilibatkan pada saat permintaan data calon penerima saja. Namun untuk implementasi penyalurannya sendiri Diskominfo tak dilibatkan, melainkan dipegang langsung oleh Kementerian Kominfo dan pihak ketiga.

“Seharusnya kita dilibatkan untuk penyalurannya karena kita yang tau kondisi daerah sendiri dan bisa tau betul progresnya sudah berapa persen. Tapi sayangnya kita dicari padaa saat minta data saja,” pungkasnya.

- Advertisement -


Berita Populer